Pilkada Sumsel 2024: Legitimasi Petahana vs Pendatang Baru

Palembang//Linksumsel-Pemilihan Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) 2024 tinggal menghitung hari dan akan menjadi peristiwa politik yang menarik untuk diikuti. Selain sebagai ajang pertarungan pemilu lima tahunan, Pilkada ini juga menjadi momentum bagi masyarakat untuk menentukan arah masa depan daerah yang lebih baik. Dalam Pilkada kali ini, dinamika politik Sumsel semakin sengit karena adanya variasi calon yang terdiri dari petahana, yang telah meninggalkan berbagai program bagi masyarakat, dan pendatang baru yang menawarkan visi serta gagasan segar.

Mengenal Lebih Dekat Pilkada Sumsel 2024 Sebagai salah satu Provinsi strategis di Indonesia, Sumsel memiliki sumber daya potensial yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat luas. Oleh karena itu, masyarakat memiliki harapan besar untuk kemajuan daerah yang lebih baik.

Dalam Pilkada 2024, terdapat tiga pasangan calon gubernur yang akan memperebutkan kursi kepemimpinan untuk lima tahun mendatang. Ketiga pasangan calon tersebut adalah Herman Deru-Cik Ujang (HDCU), Mawardi Yahya-RA Anita Noeringhati (MataHati), dan Eddy Santana Putra-Rizky Aprilia (E-RA).

Herman Deru, sebagai petahana, memiliki rekam jejak yang sudah terbukti, sementara Mawardi Yahya dan Eddy Santana Putra membawa semangat pembaruan sebagai calon pendatang baru. Persaingan ini menciptakan ketegangan yang memicu perdebatan mengenai siapa yang lebih layak memimpin Sumsel ke depan, sehingga menjadi kajian yang menarik untuk dibahas.
Petahana: Keunggulan Legitimasi Rasional-Legal

Herman Deru, sebagai petahana Gubernur Sumsel periode 2018-2023, memiliki rekam jejak kepemimpinan yang telah banyak dirasakan oleh masyarakat. Dari rekam jejak ini, masyarakat dapat menilai apakah program yang telah dilaksanakan oleh pemerintahan Herman Deru selama ini telah memuaskan masyarakat atau masih terdapat banyak kekurangan. Menurut teori legitimasi Max Weber, legitimasi berbasis rasional-legal diperoleh melalui sistem hukum yang sah dan diakui oleh masyarakat.

Baca juga:  Perkara Dugaan Korupsi Tanah Mess BH 9 Mengulang Cerita Lama, K MAKI: SP. 3 Masa Lalu

Dengan banyaknya pencapaian yang telah dilakukan oleh Herman Deru dalam pembangunan infrastruktur, kesejahteraan sosial, dan stabilitas politik, hal ini menjadi pertimbangan yang kuat bagi masyarakat. Di sisi lain, masyarakat yang memilih petahana cenderung melihat adanya tawaran stabilitas dan keberlanjutan program yang telah berjalan, sehingga menjadi kata kunci yang cukup kuat dalam Pilkada Sumsel 2024 kali ini.

Pendatang Baru: Mengusung Perubahan dan Legitimasi Kharismatik
Pasangan Mawardi Yahya dan Eddy Santana Putra menawarkan alternatif kepemimpinan yang lebih segar. Berangkat dari gagasan perubahan dan perbaikan, kedua pasangan ini berusaha menarik perhatian masyarakat dalam kontestasi politik kali ini.

Dalam teori legitimasi Max Weber, hal ini dapat dilihat sebagai legitimasi kharismatik yang banyak berfokus pada peran individu sebagai objek untuk menarik hati masyarakat melalui janji perubahan yang menjanjikan. Legitimasi ini berfokus pada karakter dan visi calon yang ditawarkan, serta bagaimana masyarakat yang menginginkan perubahan dapat merasa lebih dekat dengan kedua pasangan tersebut.

Mawardi Yahya, yang merupakan Wakil Gubernur periode 2018-2023, memiliki strategi khusus dalam memikat hati masyarakat dengan menggabungkan pengalaman dan citra sebagai pemimpin yang kharismatik.

Di sisi lain, Eddy Santana Putra, yang pernah menjabat sebagai Wali Kota Palembang dua periode (2003-2013) dan sebelumnya menjabat sebagai Anggota DPR RI (2019-2024), meskipun belum memiliki pengalaman sebagai Gubernur, memanfaatkan narasi pembaruan dan janji politik untuk melawan kedua calon lainnya. Pasangan ini menawarkan visi baru bagi masyarakat Sumsel yang merasa belum puas dengan kepemimpinan petahana.

Kontestasi Politik yang Sengit
Perbedaan pendekatan dan gaya politik dari masing-masing calon membuka peluang bagi masyarakat dalam menentukan pilihan suara kepada kandidat yang menjanjikan program baru serta rekam jejak yang jelas. Perbedaan ini menciptakan ruang pertarungan politik yang sengit untuk merebut hati masyarakat.

Baca juga:  Wajib Pajak, Polsek Talang Ubi Melakukan Monitoring Hari Kedua Kegiatan Tapping Box

Herman Deru memanfaatkan rekam jejak dan pencapaian sebelumnya, sementara pendatang baru berusaha menghadirkan ide dan gagasan baru bagi masyarakat yang belum puas dengan kondisi saat ini. Masyarakat memiliki hak untuk memilih pemimpin yang sesuai dengan harapan mereka.

Di satu sisi, masyarakat dapat memilih kestabilan dan keberlanjutan program dengan mendukung petahana, namun di sisi lain, masyarakat juga dapat memilih pemimpin yang memiliki orientasi kebaruan dalam program yang belum diwujudkan oleh pemerintahan sebelumnya.

Hal ini sangat relevan dengan teori legitimasi Max Weber yang menyatakan bahwa legitimasi yang berbeda akan mempengaruhi dinamika politik yang ada.

Tantangan dan Partisipasi Masyarakat Sumsel Pilkada 2024 menjadi arena bagi masyarakat untuk menentukan pemimpin untuk lima tahun mendatang. Masyarakat diberikan pilihan yang sangat krusial untuk memilih pemimpin yang dapat memberikan solusi dan menjawab masalah-masalah daerah yang sangat kompleks.

Tantangan terbesar bagi masyarakat saat ini adalah bagaimana menilai rekam jejak dan program yang ditawarkan oleh masing-masing calon. Masyarakat harus aktif dalam mendalami dan mencari informasi yang akurat serta kritis terhadap janji-janji politik yang disampaikan. Hal ini sangat penting agar Pilkada Sumsel 2024 tidak hanya menjadi ajang kompetisi antar calon, tetapi juga sebagai momen di mana masyarakat benar-benar bisa memilih pemimpin yang sesuai dengan harapan mereka.

Keinginan masyarakat untuk mendapatkan pemimpin yang berkualitas sesuai dengan harapan mereka harus disesuaikan dengan pilihan politik dalam kotak suara.

Partisipasi masyarakat dalam Pilkada 2024 memiliki esensi yang penting untuk kemajuan daerah lima tahun mendatang. Setiap suara sangat bernilai untuk mempengaruhi jalannya proses demokrasi di daerah. Masyarakat harus memilih dengan bijak, tidak hanya menilai dari sudut pandang popularitas, tetapi juga menilai dari program, visi dan misi, serta rekam jejak dari masing-masing calon. Pemimpin yang terpilih akan menentukan arah kebijakan lima tahun yang akan datang, dan pilihan itu ada di tangan masyarakat.

Baca juga:  Cabuli 5 Siswa, Oknum Guru Ditangkap Satreskrim Polres Muara Enim

Dengan menggunakan hak pilih secara cerdas, masyarakat Sumsel dapat memastikan bahwa pemimpin yang terpilih benar-benar akan membawa kemajuan positif bagi daerah. Mari berpartisipasi dalam Pilkada Sumsel 2024 yang lebih baik.

Oleh : Fahrizal Afriansyah, Mahasiswa Pasca Sarjana Ilmu Politik dan Pemerintahan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. (j.red).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *