Link Sumsel Sumber Informasi Independen
PALI//Linksumsel-Deputy Komunitas Masyarakat Anti Korupsi Indonesia K-MAKI Ir. Feri Kurniawan, mengkritisi 100 hari kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Asgiantro, ST., dan Iwan Tuani, SH.
Dengan tegas, Feri Kurniawan, mengatakan sudah lebih 100 hari kerja Bupati dan wakil bupati Kabupaten Pali Asgianto, ST dan Iwan Tuaji, SH cuma bisa bicara saja dan cuma pandai mengktisi Pemerintahan sebelumnya.
“Ngomong Doang” Belum ada progres pencapaian dan hanya bisa mengkritisi program pemerintahan sebelumnya,” kata Feri.
Bahkan ia balik mempertanyakan, apakah kepemimpinan Asgianto ST dan Iwan Tuaji saat ini sudah bisa melebihi keberhasilan Bupati sebelumnya, yang merupakan Bupati perintis.
” Yang jadi pertanyaan saya,
Mampukah Di kepemimpinan Asgianto, ST dan Iwan Tuaji, SH melebihi keberhasilan kepemimpinan bupati sebelumnya,” ujarnya, Minggu (06/07/2025).
Menurut Feri, Kepemimpinan khususnya Bupati Asgianto ST terkesan hanya bisa menjual ketokohan Pemerintah Pusat.
” Jangan hanya bisa menjual ketokohan Pemerintah Pusat Untuk Menutupi Kegagalan Di Daerah.
Feri melanjutkan, Bupati Asgianto ST , yang merupakan kader Partai seharusnya bisa mengharumkan Pemerintah Pusat melalui program – programnya yang pro rakyat, bukan mala menentang program Presiden Prabowo Subianto.
” Seharusnya kader Partai Di daerah itu bisa mengharumkan nama pemerintah pusat lewat program program yang pro rakyat,” ungkapnya.
” Bukannya malah menentang program Presiden. Efisiensi yang di instruksikan oleh presiden Prabowo malah seperti tidak diindahkan di Kabupaten PALI,” imbuhnya.
Feri mengatakan, bukti adanya anggaran pembelian mobil dinas mewah yang totalnya Rp. 12 Miliar pada APBD PALI tahun 2025 merupakan pembangkangan terhadap instruksi Presiden Prabowo Subianto.
Ia juga menilai bahwa masih banyak program dan proyek di Kabupaten PALI yang terkesan menghambur – hamburkan uang negara.
” Terbukti dengan banyaknya program yang dinilai hanya menghamburkan uang negara. Salah satunya pengadaan mobil dinas dan banyak lagi program lainnya,” itu kan sangat memalukan,” ucap Feri
Bahkan aktivis Sumsel ini menyinggung apakah para kader partai di daerah merasa aman karena presiden saat ini pak Prabowo.
” Apakah para kader partai di daerah merasa aman karena presiden saat ini pak Prabowo Subianto,?” pungkas Feri mempertanyakan.
Sebelumnya, Tokoh masyarakat Sumsel, Bagindo Togar BB, agkat bicara dan menyebut kepemimpinan di daerah PALI belum menunjukkan arah nyata dan dampak signifikan bagi masyarakat.
Menurut Bagindo, krisis kualitas kepemimpinan di PALI sangat terasa. Ia menyebut tak adanya kecerdasan emosional, intelektual, dan sosial dalam tata kelola pemerintahan saat ini.
“Tiga dimensi kecerdasan itu absen. Yang muncul justru ketergantungan pada popularitas tokoh nasional, bukan pada prestasi dan kompetensi diri sendiri,” tegas Bagindo, Selasa (01/07/2025).
Menanggapi aksi unjuk rasa di Kabupaten PALI, melalui media sosial, Bupati Kabupaten PALI, Asgianto ST menyebut demonstrasi merupakan bagian dari demokrasi.
“Biasa saja. Ini demokrasi. Kritik dan saran membangun silakan saja. Hanya saja mohon jangan di-framing,” katanya. Ia juga menegaskan agar media tak ditunggangi kepentingan tertentu. “Jangan sampai kamu ‘media’ ditunggangi wong,” tulisnya.
Namun pernyataan itu tak menyurutkan kritik Bagindo. Ia menyebut pemimpin di PALI terjebak dalam politik “ekor jas”—menumpang popularitas Presiden Prabowo Subianto untuk menutupi krisis prestasi.
“Ketokohan Prabowo dijadikan tameng, diobral ke publik untuk menutupi kegagalan pembangunan di tingkat lokal. Ini era politik penuh branding, tapi minim progres nyata,” sindirnya.
Bahkan, ia menyebut perilaku kepemimpinan saat ini seperti “intelektual pengidap autisme”.
“Pemimpin yang terisolasi dari realitas masyarakat. Tak peka terhadap kebutuhan publik. Lebih sibuk pencitraan ketimbang advokasi sosial,” ujarnya tajam.
Salah satu sorotan paling keras Bagindo adalah soal pembelian mobil dinas mewah seharga Rp3 miliar oleh Pemkab PALI. Ia menyebut langkah itu mencederai semangat efisiensi yang digaungkan Presiden Prabowo.
“Bayangkan, saat Prabowo bicara soal efisiensi, di PALI malah beli mobil Rp 3 miliar. Itu satu-satunya kabupaten di Sumsel yang begitu. Pemimpin macam ini tak punya empati,” kata Bagindo.
Ia juga menilai, tak ada capaian pembangunan signifikan selama 100 hari kerja. Infrastruktur masih amburadul, fasilitas kesehatan minim, pendidikan stagnan.
“Yang dipamerkan cuma mobil. Apa PALI ini kabupaten hasil pemekaran atau catwalk buat peragawan?” kritiknya.
Bagindo pun mendesak DPRD dan aparat hukum untuk menyelidiki pola pengeluaran anggaran di PALI.
“Saya imbau kejaksaan audit menyeluruh pembelanjaan yang tak berdampak pada kesejahteraan rakyat,” katanya.
Lebih lanjut, ia menyoroti tingginya angka kriminalitas dan penyakit sosial sebagai dampak dari lemahnya kepemimpinan.
“Pemimpin seharusnya hadir dalam persoalan sosial. Bukan sibuk urusan gaya hidup dan fasilitas mewah,” ucapnya.
Sebagai daerah otonomi baru (DOB), menurut Bagindo, PALI semestinya menjadi model pembangunan progresif. Namun yang terjadi justru kebalikannya.
“Kepemimpinan di PALI belum teruji. Tak tampak keberpihakan nyata pada rakyat. Terlalu bergantung pada kedekatan dengan pusat dan struktur partai,” ujarnya.
Ia pun menantang mereka yang merasa tersinggung dengan kritiknya.
“Silakan buka data capaian secara transparan. Jangan hanya jargon dan retorika. Publik lebih layak menilai. Sekarang ini terlalu banyak gimik dan kemasan kosmetik,” tutupnya. (J/red)
