Link Sumsel Sumber Informasi Independen
PALI//Linksumsel-Skandal proyek pembangunan jembatan senilai hampir Rp 1 miliar di Desa Talang Bulang, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) semakin menyeruak.
Fakta di lapangan memperlihatkan kondisi memprihatinkan, proyek pembangunan jembatan Desa Talang Bulang dengan pagi Rp 1 Miliar dari APBD PALI 2025 di kerjakan oleh CV Alfa Jaya Perkasa itu sudah lama mandek, temuan dilapangan hanya menyisakan rangka besi yang mulai berkarat, sisa material berserakan, dan lokasi proyek sepi tanpa aktivitas.
Ironisnya, pihak Dinas PUTR PALI Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) PUTR PALI, Viktor, saat dikonfirmasi, mengakui bahwa pembayaran proyek sudah mencapai termin pertama atau sekitar 30 persen dari nilai kontrak. Padahal, progres fisik riil di lapangan hanya seonggok besi mulai berkarat.
Lebih mengejutkan, ketika ditanya berapa persen progres fisik terpasang, Viktor hanya menjawab, “Akan dihitung dulu.” Jawaban ini justru memperkuat dugaan publik bahwa PUTR PALI tidak melakukan pengawasan dan verifikasi progres secara ketat.
Padahal, dalam hal proyek infrastruktur yang menggunakan uang rakyat harus melalui prosedur dan verifikasi ketat, pembayaran termin seharusnya didukung berdasarkan laporan pengawasan, verifikasi teknis PPK, hingga persetujuan KPA. Fakta bahwa pekerjaan mandek tetapi dana sudah cair termin 1 mengindikasikan adanya dugaan praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN).
Meskipun sebelumnya. Kepala Dinas PUTR PALI, Ir. H. Ristanto Wahyudi, menegaskan pihaknya akan turun langsung mengecek perkembangan proyek.
“Seluruh pekerjaan harus selesai sesuai jadwal kontrak atau adendum yang ditandatangani. Apabila terjadi keterlambatan, akan dikenakan denda sebesar 1 permil per hari dari nilai kontrak,” ujarnya (21/9).
Pemerhati pembangunan PALI, Aldi Taher, menilai proyek ini sarat kejanggalan.
“Wajar jika publik menduga ada kongkalikong antara kontraktor, pengawas, dan pihak dinas. Aparat penegak hukum harus turun tangan,” tegasnya.
Aldi juga berharap Bupati PALI menindak tegas seluruh pihak yang terlibat, mulai dari kontraktor, konsultan pengawas, hingga pejabat teknis PUTR.
“Kalau tidak ada tindakan tegas, proyek ini hanya akan meninggalkan onggokan besi berkarat dan puing sisa material tanpa manfaat. Uang rakyat ratusan juta rupiah sudah habis, tapi yang tersisa besi rongsokan tak berguna,” tandasnya.
Aldi menambahkan, realisasi anggaran dari uang rakyat harus ada pertanggungjwaban.
Temuan ini menjadi alarm keras bagi transparansi dan akuntabilitas pengelolaan proyek infrastruktur di PALI. Fakta dilapangan menunjukkan proyek sudah tidak ada tanda tanda percepatan.
Masyarakat kini menunggu langkah tegas pemerintah daerah, dan aparat hukum atas dugaan skandal yang menguap tanpa penyelesaian. (J/red)
