Link Sumsel Sumber Informasi Independen
PALI//Linksumsel-Proses seleksi rekrutmen tenaga kerja proyek PT Pelita Wira Sejahtera (PWS) di lingkungan PT Pertamina Hulu Rokan Zona 4 Adera Field kini menuai sorotan nasional.
Program yang semestinya menjadi wujud pemberdayaan tenaga kerja lokal justru diwarnai aroma ketertutupan, dugaan “titipan orang dalam”, hingga kabar pungutan liar bernilai puluhan juta rupiah.
Rekrutmen yang melibatkan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten PALI beberapa waktu lalu, awalnya diperuntukkan bagi posisi Driver dan Helper Vakum Truck. Namun prosesnya kini menjadi buah bibir publik karena dinilai jauh dari asas transparansi dan meritokrasi.
Salah satu peserta seleksi, sebut saja Mr, yang sebelumnya telah berpengalaman bekerja di perusahaan serupa, mengaku kecewa dengan sistem penilaian yang dianggap tidak transparan.
Lebih mencengangkan, muncul kabar bahwa sejumlah nama yang dinyatakan lulus bukan berasal dari wilayah kerja produksi (WKP) Pertamina Adera Field, meliputi Kecamatan Abab, Raja, Dewa, dan Pengabuan wilayah yang seharusnya diprioritaskan.
Fakta ini menimbulkan dugaan bahwa proses seleksi hanya formalitas belaka. Padahal dalam surat resmi yang dikirimkan PT PWS kepada Disnakertrans PALI, rekrutmen secara tegas disebutkan diperuntukkan bagi tenaga kerja lokal di wilayah operasional.
Dugaan adanya pungutan liar hingga puluhan juta rupiah per orang demi meloloskan peserta seleksi kini menjadi perbincangan hangat di kalangan warga dan aktivis.
Sumber yang enggan disebut namanya menyebut, praktik “titipan” diduga dilakukan dengan dalih rekomendasi pejabat atau orang dalam perusahaan.
Sementara itu, klarifikasi dari pihak Disnakertrans PALI justru menambah tanda tanya publik.
“Kami hanya memfasilitasi mempertemukan pencari kerja dan pemberi kerja. Untuk hasil kelulusan itu berdasarkan perangkingan dan evaluasi pihak perusahaan atau user Pertamina,” tulis Agung, perwakilan Disnakertrans PALI, dalam pesan singkatnya kepada peserta.
Pernyataan tersebut memperkuat dugaan bahwa Disnaker tidak menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal, padahal instansi tersebut memiliki mandat untuk memastikan seluruh proses rekrutmen berjalan adil dan terbuka.
Minimnya transparansi mendorong berbagai elemen masyarakat menuntut PT PWS dan Disnaker PALI untuk membuka seluruh hasil evaluasi seleksi — mulai dari daftar skor, sistem perangkingan, hingga kriteria kelulusan.
Langkah ini dinilai penting untuk membuktikan bahwa tidak ada permainan “tangan-tangan gelap” dalam proses tersebut.
“Ini bukan sekadar seleksi tenaga kerja. Jika benar ada praktik sogok-menyogok dan titipan, maka itu bentuk penghianatan terhadap semangat keadilan sosial dan pemberdayaan masyarakat lokal,” tegas Aldi Taher, aktivis pemerhati kebijakan publik lokal (26/10/2025).
Aldi juga mengingatkan bahwa Wakil Bupati PALI, Iwan Tuaji, SH, bahkan sempat hadir langsung saat proses seleksi berlangsung di Disnakertrans PALI. Dalam kesempatan itu, ia menegaskan agar masyarakat tidak segan melapor jika menemukan praktik sogok atau titipan jabatan dalam proses rekrutmen tenaga kerja.
“Jika terbukti ada permainan dalam rekrutmen PT PWS, itu bukan hanya mencoreng nama perusahaan, tapi juga meremehkan pemerintah daerah yang dipimpin Bupati Asgianto, ST dan Wakil Bupati Iwan Tuaji, SH,” tambah Aldi.
Aldi menrgaskan, dengan adanya dugaan manipulasi rekrutmen di tubuh kontraktor migas ini menjadi sinyal serius bagi pemerintah daerah dan BUMN terkait. Jika benar terbukti adanya praktik kotor, PT PWS harus bertanggung jawab penuh. (J/red).
