Link Sumsel Sumber Informasi Independen
PALI//Linksumsel-Polemik temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait perjalanan dinas di lingkungan DPRD Kabupaten PALI belum juga mereda. Di tengah sorotan publik terhadap dugaan pemborosan anggaran, nilai belanja perjalanan dinas DPRD PALI pada tahun 2026 justru mengalami kenaikan.
Berdasarkan penelusuran melalui laman Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) LKPP Kabupaten PALI, anggaran perjalanan dinas DPRD PALI pada tahun 2025 tercatat sekitar Rp19 miliar. Namun pada tahun anggaran 2026, nilainya meningkat menjadi lebih dari Rp22 miliar.
Kenaikan itu memantik tanda tanya publik. Pasalnya, sebelumnya DPRD PALI menjadi sorotan setelah muncul temuan BPK terkait belanja perjalanan dinas tahun anggaran 2025 sebesar sekitar Rp3,4 miliar.
Tak hanya itu, berdasarkan informasi yang beredar, akumulasi temuan terkait perjalanan dinas dalam empat tahun berturut-turut disebut mencapai sekitar Rp14,3 miliar.
Di sisi lain, pemerintah pusat saat ini tengah mendorong efisiensi anggaran di berbagai sektor. Presiden Prabowo Subianto bahkan berulang kali menekankan pentingnya penggunaan anggaran yang tepat sasaran, terutama untuk program yang berdampak langsung terhadap masyarakat.
Kondisi tersebut dinilai kontras dengan kebutuhan pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten PALI yang masih membutuhkan perhatian serius, terutama di sektor pendidikan dan peningkatan kualitas masyarakat.
Pemerhati kebijakan publik, Aldi Taher, menilai penggunaan APBD seharusnya lebih diarahkan pada program prioritas yang menyentuh kebutuhan masyarakat secara langsung.
“Publik tentu berharap ada evaluasi dan perbaikan tata kelola anggaran. Apalagi isu perjalanan dinas ini sudah menjadi perhatian dalam beberapa tahun terakhir,” ujarnya Senin 11/05/2026.
Kenaikan anggaran perjalanan dinas tersebut kini menjadi perhatian publik, terutama terkait sejauh mana evaluasi dan pengawasan dilakukan terhadap tata kelola belanja di lingkungan legislatif Kabupaten PALI.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak DPRD PALI terkait alasan kenaikan anggaran perjalanan dinas tahun 2026 tersebut.
