K-MAKI,” Berharap Sarimuda di Lindungi Dalam Dugaan Korupsi Angkutan Batubara PT SMS

Palembang//Linksumsel-Bahwa Sarimuda telah mengembalikan kewajiban keuangan kepada PT SMS sebesar kurang lebih Rp. 15 milyar merupakan catatan penting untuk KPK. Pertanggung jawaban yang diterangkan dalam surat Direksi dan Komisaris PT SMS, di jelaskan dalam akta Notaris pemegang saham dan di perjelas audit pendampingan BPKP.

Atas keterangan yang di keluarkan oleh 3 (tiga) institusi resmi itu tentang kewajiban yang telah di selesaikan mantan Dirut PT SMS “Sarimuda” maka KPK sebaiknya menguji kebenaranya agar tidak menjadi benar yang di salahkan menurut Komunitas Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (K MAKI).

“Catatan penting untuk KPK adalah pernyataan – pernyataan dari pengurus PT SMS, Gubernur dan auditor BPKP tentang tanggung jawab Sarimuda”, papar Deputy K MAKI Feri Kurniawan.

“Artinya terkait keuangan PT SMS Sarimuda tidak punya masalah lagi kecuali ada bukti lain di luar pembukuan keuangan PT SMS yang menjerat Sarimuda”, kata Deputy K MAKI itu

“Tentang bukti lain adanya dugaan korupsi terkait individu lainnya sebaiknya di teliti sejak Sarimuda di non aktifkan Komisaris utama Regina 15 Nopember 2021 karena ada arus kas sebesar Rp. 218 milyar yang belum di rinci per 31 Desember 2021 oleh BPKP atau BPK RI”, ucap Feri Kurniawan.

“Korupsi ini berpotensi merugikan keuangan negara ratusan milyar dan setelah Sarimuda tidak lagi di PT SMS ada penyertaan modal Rp. 16 milyar dan penitipan dana di PT SMS oleh Pemprov Sumsel 𝚜𝚎𝚋𝚎𝚜𝚊𝚛 𝚁𝚙. 13 milyar namun sejak dimulainya angkutan batubara Februari 2020 𝚋𝚎𝚕𝚞𝚖 𝚊𝚍𝚊 𝙿𝙰𝙳 𝚢𝚊𝚗𝚐 𝚍𝚒𝚜𝚎𝚝𝚘𝚛”, 𝚝𝚞𝚝𝚞𝚙 𝙵𝚎𝚛𝚒 𝙺𝚞𝚛𝚗𝚒𝚊𝚠𝚊𝚗

Sementara itu Perhimpunan Aktivis Sosial dan Anti Korupsi Indonesia (PAKSI) menggelar aksi di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (16/9/2022). PAKSI menuntut dugaan kolaborasi antara DPRD Kabupaten Bogor dan oknum KPK soal dugaan proyek pokok pikir (pokir) harus dibongkar.

PAKSI juga meminta kepada aparat penegak hukum agar tidak mengabaikan fakta persidangan yang menyeret DPRD Kabupaten Bogor dengan oknum KPK di persidangan terdakwa Bupati nonaktif Ade Yasin.

“Semua fakta di persidangan harus ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum, dan saya percaya KPK berani mengusut dan menyelesaikan dugaan adanya makelar kasus di tubuh KPK,” ujar Ahmad Iswanto, koordinator aksi yang juga Ketua Umum PAKSI di Gedung KPK, Jumat (16/9/2022).