Link Sumsel Sumber Informasi Independen
Jakarta//Linlsumsel-Aliansi Aktivis Sumsel kembali melakukan aksi unjuk rasa di Kementerian Dalam Negeri, terkait desakan agar Kementerian Dalam Negeri segera mencopot Dr H Ahmad Rizali sebagai Pj Bupati Muara Enim, Senin (18/03/2024).
Hal itu disampaikan Dodo Arman sebagai Koordinator Aksi pada aksi unjuk rasa tersebut.
Dodo Arman menegaskan agar Kementerian Dalam Negeri menolak pemimpin yang anti kritik serta melakukan kriminalisasi terhadap aktifis, LSM , Ormas dan Wartawan.
Menurut Dodo Arman, sosok oknum Pj Bupati Muara Enim Ahmad Rizali tidak tepat dijadikan pemimpin daerah karena Ahmad Rizali adalah oknum pejabat yang mempunyai watak arogan dan otoriter.
Mirisnya lagi, oknum Pj Bupati Muara Enim Ahmad Rizali sering menyampaikan statementnya di banyak kegiatan Pemkab Mura Enim dengan materi menyudutkan dan mengintervensi tugas – tugas Wartawan, aktifis dan LSM yang bukan tugasnya, sehingga tugas – tugas utamanya sebagai Pemimpin daerah jadi terabaikan.
Padahal, lanjut Dodo Arman Menteri Dalam Negeri Jendal Polisi (Purn.) DRS.Muhammad Tito Karnavian, B.A., M.A., Ph.D. pernah berpesan kepada para Kepala Daerah agar tidak membuat gaduh di lingkungan Pemerintah Daerah dan masyarakat serta menghindari hal-hal yang sensitif. Ini penting agar tindak tanduk oknum Pemimpin Daerah tidak menimbulkan pemberitaan negatif, karena pejabat kepala daerah merupakan penugasan dari Presiden RI dan Mendagri.
” Namun sepertinya pesan Mendagri tersebut tidak begitu diindahkan oleh PJ Bupati Muara Enim Ahmad Rizali,” ucap Dodo Arman.
” Juga penunjukan PJ Bupati Muara Enim Ahmad Rizali sepertinya tidak selaras dengan cita Cita Presiden RI dan Kementrian Dalam Negeri, seorang PJ Bupati seharusnya lebih
profesional dalam menjalankan tugas dan kewenangannya,” tambah Dodo.
Masih kata Dodo Arman, Nawacita Presiden RI dan Mendagri ini hanya dianggap seperti angin lalu saja oleh oknum PJ Bupati Muara Enim Ahmad Rizali, yang diduga terkenal anti kritik, sewenang wenangnya dalam menjalankan roda pemerintahan.
“Sebagai pejabat publik tentunya
harus lebih profesional dalam menjalankan tugas dan tentunya dapat menjaga kondusfitas daerah sampai proses pemilukada 2024 selesai,” papar Dodo.
Lebih jauh, beber Dodo, hal-hal seperti ini seharusnya tidak perlu terjadi, seyogyanya seorsang kepala daerah tidak boleh anti kritik apalagi kritiknya yang sifatnya membangun, tentunya yang paling penting adalah seorang kepala daerah yang dijabat oleh seorang PJ harus lebih mengedepankan kinerjanya dalam membangun daerah dan melayani masyarakat, bukan sibuk ngurusin pekerjaan wartawan dan LSM seperti yang terjadi.
Dodo Arman menjelaskan, adapun dugan kesalahan atau kegagalan yang dilakukan oleh PJ Bupati Muara Enim adalah :
1. Data dari BPS Sumsel per Februari 2024 kabupaten Muara enim menempati angka inflansi paling tinggi se Sumsel sebesar 4,63 persen dengn IHK 106,98. Ini menunjukan bahwa selama masa jabatannya sebagai PJ Bupati Muara Enim tidak menunjukan kinerja yang baik dalam mengendalikan tingkat Inflansi, sedangkan pengendalian inflansi merupakan atensi oleh pemerintah pusat.
2. APBD Kabupaten Muara Enim Tahun 2024 tidak tepat waktu sehingga mengakibatkan:
a. Kabupaten Muara Enim di perkirakan tidak akan mendapatkan dana intensi daerah untuk tahun 2025
b. Kabupaten Muara Enim perkirakan tidak akan mendapatkan perdikakat WTP kembali setelah 10 tahun berturut turut mendapakan prediakt WTP
c. Menjadikan Muara Enim daerah dengan Inflansi tertinggi ke empat dari seluruh kabupaten kota di Indonesia akibat tidak berjalannya perputaran Uang karena pengesahan APBD yang terlambat
d. Terlambatnya pembayaran gaji atau intensif bagi pegawai dan honorer yana menjadi salah satu penyebap rendahnya daya beli masyarakat.
3. PJ Bupati Muara enim merupakan pejabat yang anti kritik dan membuat suasana tidak kondusif, terbukti dengan melaporkan LSM, Wartawan dan Media ke polda yang sebenar masuk wilayah UU PERS no 40 tahun 1999, dan PP 43 tahun 2018 peran serta masyarakat,
4. Diduga terlibat dalam pengaturan proyek atau monopoli proyek dengan metode sudah 3 kali menggonta ganti Kabak UKPBJ dalam waktu 2 bulan dengan yang mau mengikuti keinginan menguasai proyek di Kabupaten Muara Enim untuk anggaran 2024.
5. Diduga PJ Bupati Muara Enim Ahmad Rizali telah melakukan demo tandingan di Kantor Gubernur Sumsel tanggal 16 Januari 2024 dengan spanduk provokatif yang sifatnya memecah belah masyarakat Muara Enim, dengan menuduh bahwa media, Ormas dianggap sebagai penggangu Kabupaten Muara Enim.
6. Harga beras melambung tinggi, yang pada biasasnya dengan harga 10.000/kg sekarang sekitar 15.000-17.000/kg yang membuat masyarakat menjerit.kenaiakn harga yang melambung tinggi tidak berdampak positif bagi petani karena waktu masa panen harga beras justru anjlok sekitar 9000/kg.
KESIMPULAN :
Artinya kehadiran Ahmad Rizali sebagai PJ Bupati Muara Enim telah gagal dalam mengemban amanat Presiden RI dan Kemendagri untuk membawa Kabupaten Muara Enim ke arah yang lebih baik. Maka kami yang bergabung dalam aksi ini secara damai hari ini besolidaritas menyampaikan apa yang sebernarnya terjadi bahwa benar kinerja PJ Bupati Muara Enim telah gagal membawa Kabupaten Muara Enim menjadi Lebih baik.
Untuk itu dengan segala rasa hormat kami ALIANSI AKTIVIS SUMSEL minta kepada Kementerian Dalam Negeri RI menyatakan siap:
TUNTUTAN:
1. Hentikan segala macam bentuk kriminalisasi terhadap aktivis, LSM, Ormas dan Wartawan
2. Meminta kepada Kemendagri RI untuk mencopot dan mengevaluasi kinerja PJ Bupati Muara Enim yang dinilai telah GAGAL.
Palembang, 18 Maret 2024 Atas nama ALIANSI AKTIVIS SUMSEL Koordinator Aksi
1. Dodo Arman
2. Rahmad Imran
