Link Sumsel Sumber Informasi Independen
Sumsel//Linksumsel-Perkara CSR Bank Indonesia yang diduga melibatkan legislator Sumsel dengan dugaan puluhan milyar dalam bentuk kegiatan keolah ragaan dan mungkin juga UMKM serta dugaan pemalsuan dokumen perbankan Bank Sumsel Babel harus di ungkap dalam perkara hukum.
Pentingnya pengungkapan dua perkara besar perbankan ini agar kepercayaan masyarakat dan dunia internasional terhadap regulasi keuangan Indonesia bisa tumbuh kembali di nyatakan oleh Komunitas Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (K MAKI).
“Dua perkara perbankaan ini sungguh sangat memalukan dunia perbankan Indonesia di mata publik dan internasional”, ungkap Kordinator K MAKI Bony Balitong. (Kamis 09/01/2025)
“Seolah dunia perbankan nasional di kuasai para mafia untuk kepentingan organisasi dan kepentingan pribadi Kepala Daerah dan legislator”, lanjut Bony.
“Isue adanya legislator Sumsel dari partai pemenang Pilgub dan partai kuning terlibat dalam rasuah dana CSR Bank Indonesia menjadi isue pojok warung kopi dan lapo tuak saat ini”, kata Bony dengan tertawa.
“Tapi jangan di lupakan juga dana CSR Bank Sumsel Babel dan dana promosi kegiatan olah raga di Bank Sumsel Babel harus juga di audit investigatif”, ulas kordinator K MAKI itu.
“Sementara dugaan pemalsuan dokumen RUPSLB Bank Sumsel Babel merupakan perkara serius dunia perbankan dengan potensi kridit sindikasi di luar Sumsel kolev 5 mendekati trilyunan rupiah”, kata Bony dengan mimik serius.
“CSR Bank Indonesia yang diduga tersalurkan puluhan milyar di Sumatera Selatan disinyalir untuk dana politis sehingga harus di lakukan audit investigatif menyeluruh”, tegas Bony Balitong.
“Langkah KPK menunda pengumuman tersangka sangat tepat agar tidak terjadi lokalisir perkara seperti yang lalu – lalu”, papar Bony Kordinator K MAKI.
“Banyak sekali fihak yang diduga terlibat dalam pengelolaan dana CSR Bank Indonesia dan Bank Sumsel Babel sehingga perlu pengumpulan data segera sebelum ada upaya penghilangan data”, lanjut Bony.
“Intinya dua perkara besar perbankan ini harus di ungkap agar tidak menjadi Preseden buruk di pemerintahan bapak Prabowo”, pungkas Bony Al Balitong kepada awak media.
