Link Sumsel Sumber Informasi Independen
PALI/Linksumsel-Laporan masyarakat yang mempertanyakan program Pokir DPRD Pali dan serapan anggaran pelaksanaan menjadi salah satu viral di media sosial.
Isue miring yang beredar sebaiknya di tanggapi oleh APH agar tidak terjadi anggapan DPRD Pali sangat kebal hukum.
Sementara Pemkab Pali terkesan tiada perduli masalah serapan anggaran pelaksanaan Pokir yang konon kabarnya hanya terealisasi 40% dari anggaran.
” Menanggapi dugaan potongan pajak preman pada pelaksanaan Pokir Komunitas Masyarakat Anti Korupsi Indonesia angkat bicara, “Persoalan yang tidak teramat sulit untuk pembuktian unsur Perbuatan Melawan Hukum dengan audit investigative dan pertanggung jawaban anggaran”, kata Deputy K MAKI Feri Kurniawan.
“Kalau APH serius menindak lanjuti serapan anggaran Pokir dengan meminta data ke Sekwan dan meminta BPKP Sumsel mengaudit selesai dengan mungkin banyak TSK”, ujar Deputy K MAKI dengan tertawa lebar.
Selanjutnya Feri Kurniawan berucap “Yang mendayu – Dayu seolah terzolimi wajib di periksa terlebih dahulu karena berpotensi berbohong dengan masyarakat dan Tuhan”.
“Dan Pemkab wajib di mintai keterangan termasuk Kepala Daerah agar dugaan setoran preman Pokir bisa di buktikan kebenaranya dan tidak menjadi fitnah”, pungkas Feri Kurniawan.
