Palembang//Linksumsel-Sejumlah Partai Politik dan masyarakat mengkritisi tentang akan diterapkannya rencana sistem Pemilu Proporsional secara tertutup oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Rencana Pemilu sistem Proporsional menuai polemik karena dinilai suatu kemunduran Demokrasi, Hal tersebut, selain dikritisi sejumlah Partai Politik, juga mendapatan tanggapan keras oleh pengamat Politik Sumatera Selatan Dr Rahidin H Anang,MS, saat diwawancari awak media pada Selasa (31/01/2023).
Dr Rahidin H Anang MS, mengungkapkan, bahwa sistem pemilu Proporsional secara tertutup dinilai suatu kemunduran Demokrasi dan dapat menjauhkan partisipasi masyarakat dalam menentukan pilihan calon wakilnya di lembaga Legislatif karena penentuan calon anggota legislatif yang terpilih bukan berada pada masyarakat melainkan di internal partai politik.
Lanjut Rahidin H Anang, Proporsional Tertutup membuka ruang terjadinya nepotisme di internal partai, bukan tidak mungkin Calon-calon yang memiliki relasi dengan struktural partai dapat digunakan untuk mendapatkan nomor urut tertentu.
“ya, kita melihat antara sistem terbuka dan tertutup dan kita harus mengakui sistem terbuka itu lebih baik dibandingkan sistem tertutup, karena pemilih ini (rakyat.red) lebih jelas mereka memilih si A, karena rakyat tahu kualitasnya, dan sistem pemilu tertutup berpotensi menghilangkan relasi dan tanggung jawab sebagai anggota legislatif kepada rakyat,”ungkap Rahidin. Dikatakan Rahidin, bahwa penentuan akhir keterpilihan calon berada dibawah kekuasan partai dan olah karenanya anggota legislatif terpilih hanya akan bertanggung jawab kepada partai Politik saja dan bukan kepada rakyat.
“Ya, yang berjuang dengan mendapatkan suara terbanyak dipilih oleh rakyat dan mungkin dananya besar mereka alt out mencari suara terbanyak, dia belum tentu duduk di kursi empuk Legislatif, karena mereka ikut sistem tertutup belum tentu ia akan duduk dan terpilih Karena sistem tertutup kebijakan partai politik, dan bisa saja yang nomor satu yang tidak berjuang dapat terpilih sebagai anggota dewan ,”terang Dr Rahidin H Anang MS, salah satu pengamat Politik Sumsel pada awak media tersebut. (JNF)