Link Sumsel Sumber Informasi Independen
Muara Enim//Linksumsel-Dukungan terhadap kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang berada langsung di bawah Presiden Republik Indonesia terus menguat di Kabupaten Muara Enim.
Sejumlah tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda hingga organisasi kemasyarakatan secara tegas menyatakan komitmen mereka mendukung Polri tetap berada di bawah Presiden sebagai bagian dari sistem ketatanegaraan yang kuat dan independen.
Kapolres Muara Enim, AKBP Hendri Syaputra, S.I.K melalui Kasi Humas Polres Muara Enim AKP RTM. Situmorang mengatakan bahwa kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berada di bawah Presiden merupakan bentuk kepercayaan negara serta cerminan dukungan luas dari berbagai elemen masyarakat.
Menurut AKP RTM. Situmorang, dukungan tersebut datang dari para pemuka agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda serta organisasi kemasyarakatan yang ada di wilayah Kabupaten Muara Enim. Mereka menilai struktur kelembagaan Polri saat ini sudah tepat dan sesuai dengan amanat konstitusi.
“Banyak tokoh agama, masyarakat, pemuda dan ormas di Kabupaten Muara Enim yang menyampaikan dukungan agar Polri tetap berada langsung di bawah Presiden. Hal ini dinilai penting untuk menjaga independensi, profesionalitas serta stabilitas keamanan nasional,” ujar AKP RTM. Situmorang.
Ketua GP Ansor Muara Enim, Frans Irawan, ST., MM dengan tegas menyatakan dukungannya terhadap Kepolisian Republik Indonesia agar tetap berada di bawah Presiden Republik Indonesia. Ia menilai posisi tersebut merupakan bentuk penguatan terhadap institusi Polri sebagai alat negara dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
Frans Irawan menegaskan penolakannya apabila Polri dijadikan sebuah kementerian atau ditempatkan di bawah kementerian tertentu. Menurutnya, langkah tersebut berpotensi melemahkan institusi Polri dan secara tidak langsung dapat berdampak pada melemahnya sistem ketatanegaraan.
“Polri harus tetap berdiri kuat dan independen di bawah Presiden. Jika dijadikan kementerian atau berada di bawah kementerian tertentu, hal itu justru dapat melemahkan institusi Polri dan pada akhirnya melemahkan negara,” tegasnya.
Selain itu, sejumlah tokoh agama dan tokoh masyarakat di Muara Enim juga menyampaikan pandangan serupa. Mereka menilai Polri sebagai institusi penegak hukum harus dijaga netralitas dan profesionalismenya, sehingga kedudukan langsung di bawah Presiden dinilai sebagai bentuk penguatan sistem pengawasan dan tanggung jawab negara.
Para tokoh pemuda pun turut memberikan dukungan penuh kepada Kepolisian Republik Indonesia agar tetap berada langsung di bawah Presiden. Mereka berharap Polri terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menjaga situasi kamtibmas yang kondusif, serta menjadi institusi yang semakin presisi, profesional dan dipercaya publik.(j.red).
