Link Sumsel Sumber Informasi Independen
Sumsel//Linksumsel-PPN 12% merupakan wacana untuk tutupi defisit anggaran tahun 2025 dan untuk membayar bunga hutang negara saat ini yang sudah mendekati Rp. 9000 trilyun menurut pendapat Komunitas Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (K MAKI), Senin 30/12/2024.
“Akan terjadi recofusing anggaran untuk tahun buku 2025 guna menutupi defisit anggaran dan membayar bunga pinjaman negara”, ungkap Deputy K MAKI Feri Kurniawan.
“Harusnya pemerintah akan mencari alternatif lain berupa menaikkan pajak minerba dan tambang lain serta sektor perkebunan yang menikmati untung besar tapi sedikit kembali ke negara”, ucap Feri Kurniawan.
“Dampak dari rencana recofusing anggaran APBD adalah pengembalian modal kampanye sepertinya akan tersendat”, kata Deputy K MAKI itu dengan tertawa.
“Devisit anggaran APBD ini mungkin berlangsung 5 tahun anggaran untuk balance hutang negara yang akan jatuh tempo”, lanjut Feri Kurniawan.
“Pemerintah daerah harus punya SDM yang mumpuni untuk meningkat PAD dengan menarik pajak daerah dari sektor minerba dan perkebunan bila tidak ingin roboh di tengah jalan”, menurut Deputy K MAKI.
“Memperketat dan mengawasi BUMD agar menghasilkan PAD dan mengurangi operasional BUMD langkah yang harus di lakukan pemerintah daerah”, ujar Feri kemudian.
“Perketat anggaran dan mengurangi perjalanan dinas dan memangkas gaji pengurus BUMD harus dilakukan pada tahun 2025”, pungkas Deputy K MAKI Feri Kurniawan.
