Link Sumsel Sumber Informasi Independen
PALI//Linksumsel-Drama politik anggaran kembali memanas di Gedung DPRD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI). Rapat Paripurna ke-14, Senin (3/11/2025), molor lebih dari satu jam dan diwarnai isu sensitif: tarik-ulur pokok-pokok pikiran (pokir) dewan dan ancaman pemangkasan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN.
Rapat yang dijadwalkan pukul 10.00 WIB baru dimulai sekitar 11.15 WIB setelah dinyatakan kuorum. Sebelum palu diketuk, sejumlah anggota dewan terlihat mondar-mandir ke ruang kerja Ketua DPRD H. Ubaidillah. Di ruangan itu pula, Wakil Bupati PALI Iwan Tuaji disebut-sebut menggelar pertemuan tertutup dengan pimpinan dewan.
Isu pun merebak — pembahasan jatah pokir anggota DPRD diduga menjadi biang molornya sidang. Sumber internal menyebut masih ada tarik-ulur terkait besaran dan distribusi pokir di tengah tekanan defisit anggaran daerah.
Ketika suasana sidang mulai panas, Fraksi PAN justru memantik bara baru. Lewat juru bicaranya, H. Herdianto, S.HI, fraksi tersebut mengusulkan evaluasi sekaligus pemangkasan TPP ASN.
“Kami menilai TPP seharusnya diberikan hanya kepada ASN yang punya kinerja nyata dan kontribusi langsung terhadap PAD atau peningkatan layanan publik,” tegas Herdianto di mimbar paripurna.
Menurut PAN, TPP selama ini terlalu “gemuk” dan tidak berbasis kinerja. Mereka bahkan mengusulkan agar sebagian dana TPP dialihkan ke sektor produktif seperti pembangunan desa, pertanian, UMKM, dan pemberdayaan ekonomi rakyat.
Usulan itu sontak membuat suasana ruang sidang menegang. ASN yang hadir mendampingi eksekutif tampak saling berbisik — kabar pemangkasan TPP langsung bikin heboh di dalam dan luar gedung dewan.
“Kalau TPP dipangkas, bisa guncang morale pegawai,” ujar salah satu ASN yang enggan disebut namanya.
Di sisi lain, sejumlah legislator tampak sumringah. Langkah PAN dinilai sebagian pihak sebagai manuver politik cerdas — menekan eksekutif dengan isu efisiensi anggaran sambil mengalihkan sorotan dari isu pokir yang sedang ramai diperbincangkan.
Kini, pembahasan RAPBD 2026 PALI memasuki fase genting. Antara “jatah” pokir dewan dan “hak” TPP ASN, APBD seolah jadi ajang tarik-menarik kepentingan politik dan birokrasi.
Hingga berita ini diturunkan, Wakil Bupati PALI Iwan Tuaji belum bisa dimintai komentar. Upaya konfirmasi langsung ke ruang kerjanya gagal, sementara stafnya belum memberikan tanggapan resmi.
Ketegangan politik anggaran di tubuh Pemkab dan DPRD PALI pun masih jauh dari kata reda. Isu pokir dan ancaman pemangkasan TPP kini menjadi dua poros panas yang menunggu keputusan akhir dalam pembahasan RAPBD mendatang. (J/red)
