K-MAKI: Gubernur Harus Tindak Tegas Ka UPTD Samsat Palembang 3

Palembang//Linksumsel-Viral video Ka Samsat 3 (tiga) Palembang yang membuat pernyataan miring tentang Bank Sumsel dan terkesan melecehkan Gubernur Sumsel harus disikapi tegas oleh Gubernur Sumsel. Bank Sumsel milik Provinsi Sumatera Selatan dan memberikan pendapatan daerah dari keuntungan usaha harusnya di besarkan oleh segenap elemen Pemerintah Daerah malah di perhinakan oleh seorang oknum Ka UPTD Samsat.

Menanggapi hal ini Komunitas Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (K MAKI) angkat bicara, “keterlaluan dan arogansi seorang bawahan Gubernur Sumsel serta terkesan sangat berkuasa”, ujar Deputy K MAKI Feri Kurniawan.

“Selaku pemegang saham mayoritas Bank Sumsel Babel harusnya Gubernur bertindak sangat tegas kepada Oknum Ka Samsat ini karena kalau tidak akan menjadi preseden yang sangat buruk terkait wibawa seorang Kepala Daerah”, turut Feri Kurniawan.

“Tapi entahlah kalau oknum itu punya kartu truff atau rahasia penting Gubernur Sumsel hingga demikian berani mengambil kebijakan pimpinan daerah”, kata Feri Kurniawan.

“Saya selaku pegiat anti korupsi akan meminta BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan untuk mengaudit kinerja dan keuangan UPTD Samsat 3 (tiga) kota Palembang untuk membuktikan apakah orang ini bermasalah atau tidak”, ujar Feri Kurniawan.

“Saya tidak tahu apa motive orang ini akan memindahkan rekening Samsat ke Bank BJB dan kaitannya dengan acara Muara IV Palembang dimana orang ini menjadi ketua pelaksana dan masuk agenda kegiatan Pemprov Sumsel”, jelas Feri Kurniawan.

“Acara ini sangat kental nuansa politis dengan kehadiran Ketua Umum Pro Jokowi (Projo) dan kenapa harus masuk agenda Pemprov Sumsel serta akan adanya kehadiran Edward Chandra, Sunarto dan Nelson Firdaus dan ini kurang etis”, tutur Feri Kurniawan.

“Kalau acara ini di biaya oleh Bank Sumsel Babel maka hal ini merupakan potensi tindak pidana korupsi dan wajib di proses hukum”, pungkas Feri Kurniawan.

Baca juga:  K-MAKI," Dugaan Mega Korupsi PT.SMS Mirip Dengan Perkara Korupsi PDPDE "Salah Kebijakan"

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *