Link Sumsel Sumber Informasi Independen
PALI//Linksumsel-Rencana kegiatan studi tiru yang melibatkan sekitar 65 desa di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) menjadi perbincangan hangat. Program yang disebut-sebut bernilai hampir Rp 1 Miliar itu dinilai terlalu fantastis untuk kegiatan yang sifatnya seremonial, tidak hanya itu biaya kegiatan berpotensi membebani anggaran desa.
Berdasarkan informasi setiap desa dibebani Rp 15 juta per desa, dan lokasi yang disebut-sebut menjadi tujuan kegiatan adalah Gelumbang dan Tanjung Enim, Kabupaten Muara Enim.
Menanggapi isu tersebut, Koordinator K-MAKI Boni Balitong, menegaskan perlunya evaluasi serius dari Badan Pengawas Keuangan (BPK) melakukan audit secara menyeluruh terhadap kegiatan semacam ini.
Ia menilai jangan sampai program yang diklaim untuk peningkatan kapasitas perangkat desa justru menjadi ajang “bancakan” para pencari keuntungan di tengah kondisi daerah yang masih menghadapi defisit anggaran.
“BPK diminta audit kegiatan ini, apalagi sekarang BPK sedang berada di PALI. Jangan sampai program seperti ini hanya jadi bancakan di tengah defisit. Kepala desa jangan dijadikan sapi perah oleh oknum-oknum tertentu,” tegas Boni, Rabu (12/11/2025).
Ia mengingatkan, secara hukum penanggung jawab keuangan desa tetap kepala desa. Jika dalam realisasinya para kepala desa dipaksa mengeluarkan biaya tambahan di luar rencana, maka yang paling dirugikan justru mereka.
“Kalau dalam pelaksanaan kepala desa harus tombok sana-sini, yang kasihan itu kepala desanya. Ini harus benar-benar jadi perhatian,” tambahnya.
Boni juga menyoroti adanya indikasi bahwa APBDes ditumpangi oleh pos-pos kegiatan yang bersifat seremonial dan tidak berdampak langsung pada kesejahteraan warga. Ia menegaskan bahwa dana desa sejatinya adalah uang rakyat yang harus digunakan sebaik mungkin untuk kepentingan masyarakat.
“APBDes itu untuk masyarakat desa. Itu uang rakyat, bukan untuk kegiatan seremonial yang manfaatnya tidak jelas,Kami akan terus mengawal hal ini.” tutup Boni
Hingga berita ini diturunkan, pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) PALI belum memberikan keterangan resmi terkait isu studi tiru tersebut. (J/red)
