PALI//Linksumsel-Gelar aksi unjuk rasa yang tergabung dalam koalisi masyarakat menggugat yang ada di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Pali) digedung DPRD Pali, meminta DPRD Pali mendesak Kejari Pali segera mengusut laporan dari Yogi S Memet dan Aliansi Jaringan Pemuda Pali terkait adanya pengadaan kendaraan dinas Bupati dan Wakil Bupati Pali Tahun 2025.
DPRD Pali juga diminta untuk membentuk Pansus /Panja untuk mengusut proyek RSUD Pali Tahun 2025, serta meminta DPRD Pali memangil Tim Panitia Pelaksana rekrutmen direksi PDAM Tirta Pali Anugerah untuk melaporkan apakah seleksi peserta sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2025.
Demikian tujuan Aksi unjuk rasa dari koalisi masyarakat Menggugat Kabupaten Pali, yang meminta DPRD Pali menindaklanjuti aspirasi dari koalisi masyarakat menggugat yang mana surat pemberitahuan aksi unjuk rasa tersebut, ditandatangani oleh Ketum DPP LSM Serampuh Sonni Ternado, dan Ketua LSM Pengawal Merah Putih (PMP) Safarudin Bundar.
Sementara Wakil Ketua DPRD Pali Firdaus Hasbulah,SH, MH, serta didampingi anggota DPRD Pali,dan juga perwakilan dari Polres Pali maupun TNI yang menemui para pengunjuk rasa dari koalisi masyarakat menggugat Pali tersebut, mengungkapkan, bahwa aspirasi dari Koalisi Masyarakat Menggugat Kabupaten PALI tersebut, segera kita kita respon terkait adanya pengadaan mobil dinas Bupati dan Wakil Bupati Pali yang nantinya kita akan panggil pihak terkait untuk segera menjelaskan pengadaan mobil dinas Bupati dan Wakil Bupati Pali yang kini tengah menjadi polemik tersebut.
“Mobil Dinas memang penting untuk menopang operasional kerja,namun, yang lebih penting sejauh mana anggaran yang ada, apakah telah menopang program Asta Cita yang telah ditetapkan Presiden Prabowo, seperti kesehatan, ketahanan pangan dan lainnya tersebut, apakah efesiensi anggaranya sudah tepat sasaran,” ungkap Wakil Ketua DPRD Pali Firdaus Hasbulah SH MH, (30/06).
Dikatakan Firdaus,bahwa DPRD Pali akan terus melakukan kontrol terhadap aspirasi masyarakat tersebut, seperi keberadaan pembangunan RSUD Pali maupun dalam melakukan pelayanan yang baik pada masyarakat untuk berobat gratis, serta kebutuhan masyarakat Kabupaten lainnya.
“Aspirasi dari koalisi masyarakat menggugat Kabupaten Pali yang telah kita terima segera kita respon, dan meminta rekan-rekan para pengunjuk rasa untuk tetap menjaga situasi yang kondusif ,” tutup Wakil Ketua DPRD Pali Firdaus Hasbulah yang mewakili ketua DPRD Pali tersebut (30/06).
Sementara usai menggelar aksi unjuk rasa tersebut, koalisi masyarakat menggugat Kabupaten Pali yang telah diterima DPRD Pali membubarkan diri dengan tertib. (J.red).