Link Sumsel Sumber Informasi Independen
Linksumsel.com-Semakin dunia mengglobal, semakin cepat pula dampaknya merambat ke berbagai penjuru—baik yang membawa manfaat, maupun yang memicu kekhawatiran.
Sayangnya, dalam banyak peristiwa, dampak negatif kerap lebih dulu terasa oleh masyarakat luas, termasuk di Indonesia.
Konflik antara Amerika Serikat dan Iran yang hingga kini belum menunjukkan tanda-tanda mereda menjadi contoh nyata.
Meski terjadi jauh dari tanah air, dinamika geopolitik tersebut merambat hingga ke sektor energi nasional—sektor yang sangat sensitif terhadap gejolak global.
Indonesia yang masih bergantung pada impor minyak mentah, terutama dari kawasan Timur Tengah, tentu tak bisa lepas dari pengaruh tersebut. Jalur strategis seperti Selat Hormuz menjadi urat nadi distribusi energi dunia.
Ketegangan di kawasan ini dengan cepat memicu kekhawatiran akan terganggunya pasokan dan stabilitas harga BBM.
Kekhawatiran itu kemudian diperparah oleh beredarnya isu kenaikan harga BBM, baik subsidi maupun non-subsidi, menjelang awal April. Reaksi masyarakat pun tak terelakkan.
Di sejumlah daerah, termasuk Palembang, antrean panjang kendaraan di SPBU menjadi pemandangan yang sulit dihindari.
Fenomena ini menunjukkan betapa cepatnya kepanikan bisa menyebar. Aktivitas lalu lintas terganggu, waktu terbuang di antrean, dan kecemasan sosial pun meningkat. Padahal, jika dicermati lebih jernih, pemerintah telah memberikan klarifikasi bahwa belum ada rencana kenaikan harga BBM.
Informasi tersebut disampaikan melalui berbagai saluran, mulai dari media massa hingga pernyataan resmi pejabat negara.
Di sinilah persoalan mendasar kembali mencuat: derasnya arus informasi tidak selalu diiringi dengan kemampuan publik dalam menyaringnya. Ketika isu lebih cepat dipercaya dibandingkan fakta, maka kepanikan menjadi konsekuensi yang hampir tak terhindarkan.
Merespons situasi ini, pemerintah mencoba mengambil langkah antisipatif melalui kebijakan penghematan energi. Salah satunya dengan mendorong penerapan pola kerja fleksibel seperti Work From Home (WFH) dan Work From Anywhere (WFA) bagi Aparatur Sipil Negara, khususnya pada hari Jumat selama periode tertentu.
Kebijakan ini pada dasarnya memiliki tujuan yang jelas: mengurangi mobilitas, menekan konsumsi BBM, serta meningkatkan efisiensi penggunaan energi lain seperti listrik dan air. Namun demikian, efektivitasnya tetap menjadi tanda tanya.
Tanpa pengawasan yang memadai dan sistem yang terintegrasi, kebijakan ini berpotensi melahirkan paradoks.
Alih-alih menghemat energi, bukan tidak mungkin justru memicu aktivitas tambahan di luar pekerjaan yang tetap membutuhkan mobilitas.
Apalagi jika waktu luang dimanfaatkan untuk kegiatan lain yang konsumtif.
Di sisi lain, dampak ekonomi seperti kenaikan harga bahan pokok menjadi ancaman yang sulit dihindari.
Ketika distribusi terganggu dan biaya logistik meningkat, masyarakat kecil kembali menjadi pihak yang paling merasakan tekanan.
Karena itu, diperlukan langkah yang lebih komprehensif dan terkoordinasi.
Kebijakan tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Sinergi antara kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah menjadi kunci utama. Sistem yang dibangun harus adaptif—tidak hanya mampu merespons kondisi darurat akibat konflik global, tetapi juga berkelanjutan untuk jangka panjang.
Pada akhirnya, persoalan ini bukan semata tentang energi atau ekonomi. Lebih dari itu, ini adalah ujian tentang bagaimana negara dan masyarakat mengelola informasi, mengendalikan emosi, serta membangun kepercayaan.
Sebab, di era global seperti sekarang, yang sering kali lebih berbahaya dari krisis itu sendiri adalah kepanikan yang tidak terkendali.
Oleh : H. Albar Sentosa Subari, SH, SU
(Ketua Lembaga Adat Melayu Peduli Marga Batang Hari Sembilan)
dan Marshal (Pengamat Sosial Budaya) (j.red)
