Korupsi dan Nepotisme Hancurkan SP2J, K MAKI: Potensi Kerugian Negara Rp. 200 Milyar

Sumsel//Linksumsel-Perusahaan Daerah PT Sarana Pembangunan Palembang Jaya (SP2J) saat ini hanya mengandalkan unit usaha Jaringan gas (jangan) untuk menghidupi SP2J selaku holding beberapa unit usaha.

Pembangkit Listrik Palembang Jaya mati total dengan hutang gas mendekati Rp. 50 milyar dan hutang Bank Rp. 118 milyar. BRT Musi mangkrak dengan hutang tak terdeteksi kepada fihak ketiga sebesar Rp. 47 milyar serta investasi Jargas Rp. 21 milyar yang belum di pertanggung jawabkan termasuk hutang gas senilai Rp. 9 milyar masih tertunggak.

Yang terbaru adalah hutang pajak yang kabarnya senilai Rp. 7 milyar karena kesalahan manajemen SP2J.

Berawal dari pemindah bukuan kas SP2J sebesar Rp. 16 milyar dari rekening SP2J ke rekening Pemkot Palembang pada tahun 2014 atas keinginan Pemegang saham.

Penarikan kartu e money BRT Musi dan di ganti dengan manual karcis menjadi salah satu penyebab perputaran kas BRT Musi tanpa kendali.

Penyebab lain kerugian SP2J karena rekruitmen karyawan yang diduga sarat dengan nepotisme keluarga dan kesukuan.

Rekruitmen karyawan non ke ahlian menjadi beban keuangan perusahaan dan maintenance asset terabaikan.

Puncak dari carut marut manajemen dengan keuangan satu pintu di rekening induk usaha PT SP2J sehingga manajemen keuangan tanpa kendali dan atas keinginan pengurus holding. Dampak dari manajemen keuangan yang terkesan tanpa kendali ini adalah pemberian subsidi ke BRT Musi untuk menutupi kekurangan biaya operasional.

Beban karyawan dan aktivitas pengurus usaha berbiaya tinggi penyebab kas SP2J semakin memburuk dan unit usaha rontok satu per satu. PLPJ yang menjadi andalan pendapatan holding SP2J rontok dengan hutang menggunung karena pembangkit stop operasional. Kalaupun pembangkit gas PLPJ di operasikakan maka biaya operasi lebih besar dari pendapatan.

Baca juga:  Cegah Gangguan Kamtibmas, Polres PALI Menggelar Patroli

BRT Musi rontok karena biaya operasional tak tertupi dengan pendapatan karcis dan subsidi karena unit bus makin banyak yang rusak dan akhirnya stop operasional.

Andalkan Jargas untuk menghidupi pengurus usaha dan sisa karyawan menjadikan SP2J ibarat menunggu sakratul maut. Dan baru – baru ini kantor pajak tagih hutang pajak yang mengguncang hampir Rp. 7 milyar yang tak mungkin terbayar.

Perkara dugaan korupsi Jargas senilai Rp. 21 milyar terkesan mangkrak di tangan APH menambah catatan kelam SP2J. [K-MAKI]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *