Link Sumsel Sumber Informasi Independen
PALI//Linksumsel-Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) Asgianto-Tuaji pada Kamis 20 Februari 2025 di Istana Kepresiden Jakarta oleh Presiden RI Prabowo Subianto telah berlangsung sukses dan lancar.
Namun, yang menjadi sorotan serta penilaian maupun pertanyaan dari kalangan masyarakat Kabupaten Pali, khususnya warga Netizen Medsos tersebut, apakah dalam pelantikan Bupati dan Wakil Bupati PALI tersebut melibatkan para Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta para Aparatur Sipil Negara (ASN) diharuskan hadir dalam pelantikan serentak Kepala Daerah yang berjumlah 961 Kepala Daerah terpilih tersebut.
Dikutip dari Akun Fecebook Grup Berita Pali yang membeberkan, bahwa para Pejabat Pali yang menghadiri pelantikan Bupati dan Wakil Bupati PALI tersebut Ilegal, dengan modus dinas luar (DL) dan hampir 98 persen kepala OPD dan pejabat Setda Pali pergi ke Jakarta, serta terungkap tidak ada instruksi resmi dari Bupati Pali yang memberikan surat tugas dinas luar dan semua itu Ilegal ,”ungkap sumber akun Facebook Berita Pali, Kamis (20/02/2025).
Begitupun melalui Akun Fecebook Jon Tamblo berkomentar, yang intinya menyatakan bahwa para OPD pergi menghadiri pelantikan Bupati dan Wakil Bupati PALI tersebut, diduga demi haus jabatan, karena diduga para OPD saat Pilkada hampir 75 persen tidak mendukung Paslon 02 yang tentunya diduga mencari perhatian meski kepergiannya diduga kategori ilegal ,” ungkapnya berkomentar di Medsos.
Sementara diberitakan sebelumnya, bahwa sejumlah para Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) dikabarkan menghadiri pelantikan Bupati dan Wakil Bupati PALI terpilih, yang rencananya akan dilantik di Istana Jakarta oleh Presiden RI Prabowo Subianto, pada Kamis besok (20/02/2025).
Kabar adanya sejumalah para OPD Pali yang menghadiri acara pelantikan tersebut, mendapatkan beragam kritikan dari beberapa aktivis maupun masyarakat, karena dinilai suatu pemborosan anggaran serta dapat menggangu segi pelayanan terhadap masyarakat maupun dugaan Cari Muka (Carmuk) kepada Bupati dan Wakil Bupati PALI terpilih Masa Periode 2024-2029 tersebut.
Kabar para OPD rame -ramai menghadiri pelantikan Bupati dan Wakil Bupati PALI di Jakarta tersebut, selain menuai kritikan karena dianggap sebuah eksodus yang artinya meninggalkan tempat asal secara besar-besaran yang diibaratkan atau menggambarkan perpindahan, yang semuanya itu tak luput menyangkut pemborosan anggaran.
Demikian diungkapkan salah satu aktivis Kabupaten Pali serta beberapa penggiat kontrol sosial Kabupaten Pali, yang menyayangkan adanya sejumlah para OPD Pali dikabarkan Rame-Rame menghadiri pelantikan Bupati dan Wakil Bupati PALI terpilih tersebut.
“Ya, tentunya prihatin adanya para OPD Pali berangkat ke Jakarta menghadiri pelantikan Bupati dan Wakil Bupati PALI terpilih tersebut, Inikan kategori pemborosan anggaran dan bisa saja menggangu pelayanan,”ungkap Aldi. (19/02/2025).
Sementara diberitakan sebelumnya, bahwa pera OPD Kabupaten Pali tersebut, sempat juga mendapatkan kritikan pedas dari Ketua DPRD PALI H Ubaidilah, SH, yang mana beberapa hari lalu saat rapat paripurna penyampaian LKPJ Bupati Pali tersebut, justru terdapat para OPD banyak yang tidak hadir yang sepertinya tidak menghargai lagi lembaga DPRD maupun Bupati Pali yang masih sah tersebut.
Sementara mengkonfirmasi kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Pali terkait kabar para OPD banyak yang hadir mengikuti pelantikan, dan apakah tidak menggangu segi pelayanan jika para OPD hadir di jakarta tersebut, Kepala BKD Pali Haris, mengatakan, bahwa dirinya belum tahu berapa kepala OPD yang hadir di acara pelantikan tersebut “Saya kurang tahu pak, berapa kepala OPD yang hadir Karena kami tidak mengkoordinir OPD yang berangkat, dan izinnya juga tidak melalui BKPSDM, biasanya kepala OPD langsung izin ke Bupati ,”ungkapnya Kepala BKPSDM melalui via WhatsAppnya tersebut, Rabu (19/02/2025.(J.red).
