Pemprov Sumsel Harus Segera Tunjuk PLT Bupati Muba Terkait Pelantikan Sekda Defenitif, K MAKI: Sampai Mei 2023

Palembang//Linksumsel-Pelantikan Sekda Defenitif kabupaten Musi Banyuasin menjadikan jabatan PJ Bupati Muba terkesan kosong karena dualisme jabatan defenitif yang tiada setara.

PJ Bupati jabatan defenitif setara Bupati terpilih dalam waktu tertentu dan menjadi komandan semua institusi Kabupaten.

Pelantikan Sekda defenitif Kabupaten Musi Banyuasin secara otomatis mengakhiri jabatan PJ yang di sandang Sekda non aktif Kabupaten Musi Banyuasin.

“Adalah jamak atau rancu kalau komandan merangkap anak buah”, kata Deputy K MAKI Feri Kurniawan.

“Seumpama seorang Kadis merangkap Kabid dalam satu SKPD sehingga terkadang menjadi bos dan terkadang menjadi anak buah”, ucap Feri Kurniawan tertawa terbahak – bahak.

“Kalau jabatan PLT memungkinkan di jabat oleh orang di bawah posisinya seperti PLT Bupati Muara Enim merangkap Kaban Kesbangpol”, ujar Feri Kurniawan.

“Tapi kalau itu PJ yang setara dengan Pejabat maka rancu kalau menjabat juga jabatan defenitif di bawahnya”, jelas Feri Kurniawan.

“Di sayangkan Kepala BKD Sumsel melegalkan dualisme jabatan yang tiada setara ini bila disposisi dari BKD Prov Sumsel”, ucap Feri Kurniawan.

[2/4 09.55] Feri kurniawan: “BKD, Biro Otonomi dan Biro Hukum sebaiknya di evaluasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratamanya karena terkesan kurang mengerti aturan bila menyetujui pelantikan PJ Sekda Muba”, tutur Feri Kurniawan.

“Kerancuan yang dalam ini harus segera diatasi dengan menunjuk PLT Bupati Muba sampai berakhir jabatan PJ Bupati Mei 2023 atau semua produk PJ dan Sekda Musi Banyuasin berpotensi korupsi total lost”, ujar Feri Kurniawan

“DPRD Muba tidak bisa mengusulkan PJ Bupati menjadi PJ Bupati karena bukan ranahnya dan hanya bisa mengusulkan Sekda non aktif menjadi calon PJ Bupati serta mencalonkan dua Ess II Provinsi untuk memenuhi kuota usulan DPRD Musi Banyuasin tanpa perlu memungut biaya administrasi walaupun lintas pemerintahan”, pungkas Feri Kurniawan