Link Sumsel Sumber Informasi Independen
Muara Enim//Linksumsel-Presidium Pemekaran Kabupaten Gelumbang ( PPKG) Sumatera Selatan bersama Forum Komunikasi Badan Permusawaratan Desa (FKBPD ) Gelumbang Raya, serta bersama masyarakat Enam Kecamatan siap turun kejalan, dan bila perlu menutup Akses.jalan raya maupun akses jalan kereta api.
Hal tersebut, diungkapkan Presidium bersama FKBPD Gelumbang Raya saat melakukan pernyataan sikap mendukung penuh pemekaran kabupaten Gelumbang pada Sabtu (17/12/22).
Ketua FKBPD Kecamatan Gelumbang, Kelekar, Sungai Rotan, Lembak, Muara Belida, dan Belida Darat,. menyatakan akan siap menggalang masa di 77 Desa 1 Kelurahan yang ada di CDOB Gelumbang Sumsel mendesak pemerintah pusat membuka kran moratorium pemekaran sebagaimana telah dilakukan serta Disahkan tiga wilayah di Papua dimekarkan, dan FKBPD memiliki 400 orang Anggota Badan Permusawaratan Desa (BPD) yang tersebar di Enam Kecamatan tersebut, secepatnya akan melakukan kordinasi serta komunikasi merapatkan barisan mengadakan aksi unjuk rasa mendesak CDOB Gelumbang cepat dimekarkan.
“ya,sepakat akan siap menggalang aksi turun kejalan agar Pemerintah Pusat memperhatikan usulan pemekaran kabupaten Gelumbang, dan bersama presidium serta masyarakat, kita perkirakan ribuan masa akan turun kejalan mendesak Presiden membuka moratorium pemekaran Kabupaten Gelumbang,”ungkap ketua FKBPD Enam Kecamatan, Bambang Irawan, Suhardi, Rano Karno, Niko Haryanto, Fauzi,dan
Vitran, saat memberikan pernyataan sikap dukungan tersebut.
Ditambahkan mewakili FKBPD Gelumbang Raya tersebut, bahwa aksi turun kejalan hujan mendesak pemerintah pusat agar memperhatikan kita,dan tidak ada hal untuk makar , namun yang ada menuntut Mekar, karena tidak ada alasan lagi CDOB Gelumbang Sumsel tidak dimekarkan, sebab wilayah kami sudah terputus dengan daerah lain,”tambahnya.
Ketua Presidium H Rani Kodim,SH, menyatakan sikap, akan siap bersinergi dengan FKBPD Gelumbang Raya serta ribuan masyarakat enam Kecamatan yang telah lama menginginkan pemekaran wilayah, jadi jangan salah kita, jika desakan usulan pemekaran yang kini telah berada di pusat tidak disahkan seperti tiga wilayah di Papua yang telah disahkan beberapa waktu lalu itu “Ya, mau tidak mau kita harus turun kejalan, bila perlu menutup kawasan jalan raya Palembang -Prabumulih, dan juga kawasan jalan kereta api juga akan kita tutup, serta mogok kerja,” tegas Rani Kodim,didampingi Wakil ketua PPKG Japri, dan pengurus PPKG (17/12/22).
Sementara wakil ketua DPRD Muara Enim yang juga anggota dewan pembina PPKG, “Ya, kita sudah lelah akan perjuangan ini (CDOB.Red), Kompak turun kejalan itulah solusi terakhir mendesak Pemerintah Pusat membuka kran moratorium pemekaran kabupaten Gelumbang segera disahkan ,” jelas Hadiono,SH.
Ketua dewan Pembina PPKG Ir Hanan Zulkarnain,MTP, bahwa kita tegaskan usulan pemekaran kabupaten Gelumbang telah kita sampaikan ke Kemendagri Pusat pada Tahun 2018 dengan segala persyaratan yang sangat lengkap, sesuai peraturan yang ada, dan pasca 2 tahun virus Corona melanda bangsa kita ini, Kini Presidium bersama FKBPD Gelumbang Raya dan ribuan masyarakat mendesak Pemerintah Pusat untuk segera mempercepat pemekaran CDOB Gelumbang.
“Kompak dan siap merapatkan barisan kita gedor rame- rame mendesak CDOB Gelumbang Sumsel segera disahkan seperti Papua ,” ungkap Hanan.
Sama halnya atas hadirnya Bupati PALI H Heri Amalindo, saat bersama Presidium dan FKBPD Gelumbang Raya di sekretariat PPKG tersebut ” Ya, kuncinya kompak untuk menggedor pemekaran kabupaten Gelumbang,karena CDOB Gelumbang ini, kita lihat sendiri sudah sangat layak untuk dimekarkan, dan kami Pemerintah Kabupaten PALI mendukung penuh pemekaran kabupaten Gelumbang ini,”tutup Bupati PALI H Heri Amalindo. (JNF)
