Link Sumsel Sumber Informasi Independen
Sumsel//Linksumsel-Wacana penundaan pelantikan Kepala Daerah terpilih sampai pertengahan tahun sebaiknya didukung penuh segenap lapisan masyarakat agar proses hukum bisa berjalan dengan lancar ungkap Komunitas Masyarakat Anti Korupsi Indonesia.
“Banyak calon Kepala Daerah terpilih punya rekam jejak kriminal dugaan korupsi, Narkoba dan penipuan yang harus di ungkap sehingga tidak ada Kepala Daerah “tuyul” dalam pemerintahan”, ucap Deeputy K MAKI Feri Kurniawan. Pada media Kamis 26/12/2024
“Indonesia butuh perubahan yang signifikan untuk menyongsong Indonesia Emas sepuluh tahun mendatang”, kata Deputy K MAKI itu.
“Harga mahal yang harus di bayar pemerintah akan kembali dalam bentuk pemerintahan yang bersih dan ekonomi yang bangkit terbebas dari Oligarki, Korupsi dan penipuan”, lanjut Feri kurniawan.
“Memang banyak fihak yang tidak suka wacana penundaan pelantikan karena modal yang di tanam belum terbayar akibat APBD induk belum mereka kuasai dan fee yang di harapkan pupus untuk tahun awal pemerintahan”, ulas Feri Kurniawan.
“Dengan penundaan ini maka KPK akan lebih intensif awasi kinerja Kepala Daerah terpilih dengan operasi tangkap tangan”, papar Deputy K MAKI itu.
“Rugi puluhan trilyun dalam Pilkada ulang yang bersih jauh lebih baik dari kerugian minimal 20% dari penilepan dana APBD tahun 2025 yang nilainya ratusan trilyun”, tegas Feri Kurniawan.
“Tidak semua Pilkada di ulang kecuali yang terbukti money politik dan proses hukum calon Kepala Daerah kriminal adalah langkah terbaik pemerintahan saat ini”, pungkas Feri deputy K MAKI.
