Link Sumsel Sumber Informasi Independen
Sumsel//Linksumsel-Penyaluran APBD Muara Enim tahun 2023 menjadi tantangan besar PJ Bupati Muara Enim beserta staff. Akan terjadi silpa dan pelaksanaan belanja tidak langsung berupa proyek insfrastruktur yang berpotensi putus kontrak.
Menanggapi potensi paket proyek mangkrak dan potensi putus kontrak, Komunitas Masyarakat Anti Korupsi atau K MAKI angkat bicara, “PJ Bupati dan Asisten terkait harus tegas dan tidak pandang bulu”, ujar Bony Balitong Koordinator K MAKI kepada Wartawan Selasa 21/11/23.
“Progres di bawah 80% atau sesuai aturan perundangan tidak boleh di beri tambahan waktu harus putus kontrak”, kata Bony lebih lanjut.
“Karena yang terjadi selama ini PPK, PPTK dan pengawas sering me Mark Up progres paket proyek agar pekerjaan tetap berlanjut”, jelas Koordinator K MAKI itu.
Bony Balitong menambahkan, “Hampir dapat di katakan proyek sebelum APBD P Muara Enim bermasalah dalam. Kuantitas dan kualitas karena pekerjaan kejar tayang”.
“PJ Bupati dan Asisten 2 yang baru saja di lantik harus bertindak tegas karena jangan seperti sampai proyek Desa Kasai yang roboh karena tetpaan air yang sepoi – sepoi”, ujar Koordinator K MAKI Bony Balitong.
“Kita tahu banyak paket proyek yang di pegang oknum anggota Dewan, mantan Bupati dan mafia proyek yang akan bermasalah karena fee proyek di atas 15% sehingga di khawatirkan umur pakai pasilitas umum yang di bangun tidak ter manfaatkan karena seumur jagung”, tutup Bony Balitong.
