Link Sumsel Sumber Informasi Independen
Palembang//Linksumsel-Beredar Rumor yang beredar dari mulut ke mulut kalau Bantuan Khusus Bersifat Khusus (BKBK) Gubernur Sumsel diduga diperiksa Kortastipitkor (Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) Mabes Polri dengan pemanggilan 16 mantan Kadis SKPD Pemprov Sumsel.
Sementara itu, disebut-sebut adanya prosedur pemberian BKBK Gubernur Sumsel tersebut, berdasarkan usulan Kabupaten Kota ke Pemprov Sumsel dan dilakukan verifikasi oleh Dinas terkait dengan validasi data dan skala kebutuhan Kabupaten Kota.
Menjadi pertanyaan publik saat ini karena ada salah satu Kabupaten mendapat alokasi BKBK yang terkesan mendapat skala perioritas dengan jumlah BKBK mendekati 12 digit rupiah.
Kemudian isu tak sedap kalau BKBK patut diduga menjadi bancakan oknum legislator dan dugaan permintaan fee hingga 20% yang terbukti dalam dugaan perkara korupsi BKBK Banyuasin.
Penyaluran BKBK ke Pemkot Palembang untuk ganti rugi tanah kolam retensi Simpang Bandara sampai saat ini masih dalam penyidikan Mapolda Sumsel menjadi atensi khusus Kapolda Sumsel.
Rumor terkait BKBK Gubernur Sumsel yang di periksa Kortastipitkor Mabes Polri harus disikapi dengan hati – hati oleh Pemprov Sumsel karena akan berdampak serius dengan rencana pembangunan Pelabuhan laut Tanjung Carat.
Kepercayaan investor akan berkurang bila rumor ini benar adanya dengan pemeriksaan para mantan Kadis OPD Sumsel yang katanya di mulai senin besok tanggal (04/05/2026).
Sementara menanggapi adanya rumor yang beredar tersebut, Deputi Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (K-MAKI) Sumbagsel Ir Feri Kurniawan, menyatakan, bahwa beredar Rumor akan adanya pemeriksaan yang dimaksud tersebut, tentunya ini diharapkan menjadi bentuk kepedulian tranparansi kepada publik sesuai dengan undang-undang Keterbukaan informasi Publik (KIP), serta diharapkan juga bentuk ketegasan dari Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Mabes Polri, jika memang benar Rumor terdapat pemeriksaan terhadap 16 mantan Kadis SKPD Pemprov Sumsel.
“Bentuk transparan dan ketegasan, jika terdapat pemeriksaan terhadap 16 Eks Kadis SKPD, dan jangan jadi bancakan saja, bila perlu libatkan KPK ,” tegas Feri. (j.red).
