Dana Hibah Rp291,5 Miliar Diduga Dikondisikan, KPK Ungkap Aliran Fee Rp41,7 Miliar

JAKARTA // Linksumsel.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan penahanan terhadap tersangka kasus dugaan korupsi pengurusan dana hibah untuk kelompok masyarakat yang bersumber dari APBD Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2019-2022.

Kali ini, KPK menahan BGS, yang merupakan pihak swasta sekaligus staf dari AS, terkait dugaan keterlibatannya dalam pengaturan dan pengurusan alokasi dana hibah tersebut.

Dalam konstruksi perkara, para tersangka diduga melakukan permufakatan jahat dengan mengondisikan pengurusan dana hibah yang sejatinya diperuntukkan bagi kebutuhan riil masyarakat.

Akibat praktik tersebut, dana hibah yang benar-benar digunakan untuk pembangunan daerah diduga hanya berkisar 55 hingga 70 persen dari total anggaran awal.

Perkara ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Desember 2022. Hingga saat ini, KPK telah menetapkan 21 orang sebagai tersangka, dengan rincian empat orang diduga berperan sebagai penerima dan 17 orang lainnya sebagai pemberi.

Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein, didampingi Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, mengungkapkan bahwa dalam kurun waktu 2019-2022, AS yang merupakan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur periode 2019-2024 diduga memperoleh jatah alokasi dana hibah mencapai Rp291,5 miliar.

Dari alokasi tersebut, AS diduga menawarkan kesempatan kepada anggota DPRD maupun koordinator lapangan (korlap) yang menginginkan pergeseran alokasi dana hibah.

Sebagai imbalannya, mereka diwajibkan memberikan sejumlah fee kepada AS.

Dalam perkara ini, BGS yang merupakan staf AS diduga memiliki sejumlah tugas penting, di antaranya mengoordinasikan usulan pekerjaan yang bersumber dari dana hibah, menjadi penghubung sekaligus koordinator para korlap, mengelola pemberian fee, serta merekapitulasi penerimaan dan pengeluaran uang milik AS.

Sementara itu, para korlap yang menginginkan pergeseran alokasi dana hibah diduga mengajukan proposal sekaligus menyanggupi pemberian komitmen fee sebesar 20 hingga 25 persen.

Baca juga:  Sampaikan KUHP Terbaru, Polres Muara Enim Sosialisasi ke Jajaran Polsek

Pemberian uang tersebut diduga dilakukan secara tunai, baik langsung kepada AS maupun melalui BGS.

Sepanjang periode 2019-2022, AS diduga menerima uang fee mencapai Rp41,7 miliar. Sementara BGS diduga memperoleh bagian sebesar Rp1,26 miliar.

Dalam proses penyidikan, KPK juga telah melakukan penyitaan terhadap aset milik BGS berupa dua unit rumah yang berada di wilayah Jawa Timur.

KPK menegaskan akan terus mendorong seluruh pemerintah daerah melakukan perbaikan dan evaluasi dalam pengelolaan dana hibah agar anggaran yang bersumber dari uang negara benar-benar dimanfaatkan sesuai kebutuhan masyarakat.

Langkah tersebut dinilai penting agar dana hibah tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu. (J/red)

Sumber: KPK

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!