PALI//Linksumsel.com – Dugaan praktik pungutan liar (pungli) di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Sumatera Selatan, mulai mencuat ke permukaan.
Kali ini, dugaan tersebut menyeret persoalan yang lebih serius. Oknum pegawai di lingkungan dinas tersebut disebut-sebut meminta sejumlah uang kepada kontraktor atau pemborong yang mengerjakan proyek APBD Induk Tahun Anggaran 2026.
Berdasarkan informasi dari salah satu narasumber, nominal uang yang diminta diduga mencapai minimal Rp1 juta untuk setiap paket pekerjaan.
Yang membuat persoalan ini semakin serius, permintaan uang tersebut diduga dilakukan dengan membawa-bawa nama Bupati PALI, Asgianto.
Ironisnya, uang yang diminta disebut-sebut berkaitan dengan kepentingan pengamanan media agar proyek-proyek yang sedang dikerjakan tidak menjadi sorotan pemberitaan.
Jika informasi ini benar, praktik tersebut bukan sekadar persoalan pungutan liar. Ada dugaan penyalahgunaan pengaruh, pencatutan nama kepala daerah, hingga upaya membangun praktik pembungkaman terhadap fungsi kontrol pers.
Menanggapi informasi tersebut, Tokoh Pemuda PALI, Agung, melontarkan kecaman keras. Ia menilai dugaan praktik tersebut tidak boleh dianggap sebagai persoalan sepele karena menyangkut integritas birokrasi, transparansi anggaran, serta kebebasan pers.
“Jika dugaan ini benar, sangat memalukan. Proyek pemerintah dibiayai uang rakyat, bukan untuk dijadikan ladang mencari keuntungan pribadi oleh oknum tertentu. Apalagi sampai ada pungutan dengan dalih pengamanan media,” tegas Agung, Selasa (17/11/2026).
Menurutnya, membawa nama kepala daerah untuk meminta uang kepada kontraktor merupakan tindakan yang harus diusut secara serius.
“Jangan jadikan nama Bupati Asgianto sebagai tameng untuk kepentingan pribadi. Kalau memang ada oknum yang melakukan itu, harus dibuka siapa orangnya, bagaimana modusnya, dan ke mana aliran uang tersebut,” ujarnya.
Agung juga menyoroti bahwa Dinas Perkim PALI sebelumnya telah menjadi perhatian publik dalam perkara dugaan pengkondisian 10 proyek yang kini bergulir di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) pada Pengadilan Negeri Palembang.
Menurutnya, munculnya informasi dugaan pungli terbaru ini harus menjadi alarm keras bagi pemerintah daerah agar tidak membiarkan persoalan integritas birokrasi terus menjadi pertanyaan publik.
Ia mendesak Bupati PALI Asgianto segera memerintahkan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) melakukan audit investigatif secara menyeluruh terhadap dugaan permintaan uang tersebut.
Pemeriksaan, kata dia, harus menyasar pihak-pihak yang diduga terlibat, termasuk menelusuri mekanisme permintaan uang, jumlah paket pekerjaan yang menjadi sasaran, serta aliran dana yang diduga diterima.
Agung menegaskan, pemerintah daerah tidak cukup hanya memberikan klarifikasi normatif. Harus ada langkah konkret untuk memastikan apakah praktik tersebut benar terjadi atau sekadar informasi yang belum terbukti.
“Jangan berhenti pada klarifikasi. Telusuri sampai tuntas. Jika ditemukan bukti, siapa pun yang terlibat harus ditindak sesuai hukum. Jangan ada perlindungan hanya karena seseorang mengaku membawa nama bupati,” tegasnya. (J/red)
Link Sumsel Sumber Informasi Independen