Ironi Bumi Kaya! MUI Muara Enim Berjuang Melawan Judol, Pemkab & Perusahaan Ring 1 Dipertanyakan! Perpres 151/2014 Jangan Sekedar Macan Kertas!

Muara Enim//Linksumsel.com-Ketika Ulama Bergerak Menyelamatkan Akidah dan Masa Depan Generasi Muda dari Cengkeraman Judi Online, Dukungan Pemerintah dan Dunia Usaha Justru Menjadi Pertanyaan Serius.

Ada ironi yang patut menjadi perhatian serius di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Di tengah ancaman judi online yang semakin meresahkan masyarakat, merusak ekonomi keluarga, menghancurkan masa depan generasi muda, bahkan mengancam ketahanan moral dan sosial, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Muara Enim justru harus berjuang menyelenggarakan kegiatan dakwah dengan dukungan pendanaan yang sangat terbatas.

Pada Sabtu, 21 November 2026, Majelis Ulama Indonesia (MUI ) Kabupaten Muara Enim menyelenggarakan Dauroh atau kajian keislaman dengan mengangkat tema “Menjemput Rezeki Barokah: Mengupas Bahaya Judi Online di Era Digital”.

Kegiatan tersebut menghadirkan pemateri dari MUI Pusat. Sebuah agenda yang bukan sekadar kegiatan seremonial keagamaan, melainkan bagian dari ikhtiar menyelamatkan masyarakat dari praktik perjudian online yang semakin mudah diakses melalui telepon genggam.

Namun, di balik semangat para ulama tersebut, muncul pertanyaan yang tidak boleh dianggap sepele: Di manakah keberpihakan Pemerintah Kabupaten Muara Enim dan dunia usaha terhadap gerakan pembinaan moral, akidah, serta akhlak masyarakat?

Ketika MUI mengambil bagian dalam memerangi penyakit sosial yang mengancam masa depan generasi bangsa, dukungan pemerintah daerah dan perusahaan justru menjadi persoalan yang patut dievaluasi.

Indonesia sebenarnya telah memiliki landasan hukum yang secara khusus mengatur bantuan pendanaan kegiatan Majelis Ulama Indonesia, yakni Peraturan Presiden Nomor 151 Tahun 2014 tentang Bantuan Pendanaan Kegiatan Majelis Ulama Indonesia.

Perpres yang ditetapkan pada 17 Oktober 2014 tersebut menjadi landasan pengaturan hubungan kemitraan pemerintah dengan MUI, termasuk mengenai dukungan pendanaan kegiatan organisasi tersebut.

Dalam Pasal 2 ditegaskan bahwa MUI merupakan mitra pemerintah dalam penyelenggaraan program pembangunan dan pengembangan kehidupan yang Islami.

Lebih lanjut, Pasal 3 mengatur bahwa untuk kelancaran pelaksanaan peranan MUI sebagai mitra pemerintah, pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat memberikan bantuan pendanaan kegiatan MUI.

Sementara itu, Pasal 4 ayat (2) mengatur bahwa bantuan pendanaan kepada MUI tingkat provinsi dan kabupaten/kota dibebankan pada APBD melalui SKPD yang ditunjuk kepala daerah.

Ketentuan ini memperlihatkan bahwa keberadaan MUI sebagai mitra pemerintah bukan sekadar hubungan simbolis atau formalitas kelembagaan. Ada pengakuan regulasi terhadap peranan MUI dalam mendukung pembangunan kehidupan keagamaan masyarakat.

Memang, penggunaan kata “dapat” dalam Perpres tersebut tidak berarti pemerintah daerah wajib membiayai setiap kegiatan MUI tanpa mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, mekanisme penganggaran, ketentuan hibah, dan peraturan perundang-undangan.

Namun, persoalan mendasarnya bukan semata-mata apakah pemerintah wajib membiayai satu kegiatan tertentu.

Baca juga:  Polda Sumsel Kembali Bongkar Sindikat Penyalahgunaan BBM Bersubsidi di SPBU

Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah: Apakah Pemerintah Kabupaten Muara Enim sudah menjalankan semangat kemitraan dengan MUI secara proporsional dan berkelanjutan?

Jangan sampai regulasi hanya menjadi dokumen yang tersimpan rapi, sementara semangat kemitraan antara pemerintah dan ulama tidak memperoleh perhatian yang semestinya.

Persoalan semakin menarik ketika dalam penyelenggaraan Dauroh Keislaman ini, berdasarkan informasi yang disampaikan kepada penulis, MUI Kabupaten Muara Enim belum memperoleh bantuan dari Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

Begitu pula dukungan dari sejumlah perusahaan yang berada di wilayah Ring 1 yang diharapkan dapat berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.

Salah satu respons yang diterima terkait proposal kepada PLTU Sumsel 8 menyampaikan:

“Untuk proposal MUI dalam kegiatan Dauroh Keislaman kegiatan hari ini, Sabtu (21/11/2026), kemungkinan besar kita cuma bisa bantu partisipasi, Pak, karena untuk proposal lagi banyak benar masuk dari Pemda dan Kormi, jadi harap maklum, Pak. Terima kasih.”

Jawaban tersebut tentu perlu dihargai sebagai bentuk komunikasi dan respons perusahaan.

Namun, di sinilah persoalan yang patut menjadi bahan evaluasi bersama.

Ketika perusahaan memiliki program tanggung jawab sosial dan lingkungan atau Corporate Social Responsibility (CSR), apakah pembinaan moral, pendidikan keagamaan, penguatan keluarga, dan pencegahan penyakit sosial seperti judi online tidak layak menjadi salah satu perhatian?

Judi online bukan sekadar persoalan seseorang yang kalah bermain dan kehilangan uang. Dampaknya dapat merembet ke persoalan rumah tangga, utang-piutang, keretakan keluarga, tindak kriminal, kemiskinan, hingga masa depan anak-anak.

Karena itu, upaya pencegahannya tidak cukup hanya mengandalkan aparat penegak hukum.

Diperlukan keterlibatan tokoh agama, lembaga pendidikan, pemerintah, keluarga, masyarakat, dan dunia usaha.

Perusahaan yang beroperasi serta memperoleh manfaat ekonomi dari suatu wilayah juga patut memiliki kepedulian terhadap kualitas kehidupan sosial masyarakat di sekitarnya.

Tentu, partisipasi perusahaan harus tetap mengikuti kebijakan CSR, tata kelola perusahaan, dan ketentuan hukum yang berlaku.

Akan tetapi, jangan sampai kegiatan pembinaan masyarakat hanya menjadi prioritas ketika berkaitan dengan kegiatan seremonial, sementara agenda yang menyentuh persoalan moral dan masa depan generasi muda kurang memperoleh perhatian.

Pembangunan perusahaan dan pembangunan masyarakat seharusnya berjalan beriringan. Jangan sampai kekayaan alam daerah memberikan keuntungan ekonomi, tetapi persoalan sosial masyarakat di sekitarnya berjalan tanpa perhatian yang memadai.

Kita harus memahami bahwa judi online merupakan ancaman serius bagi ketahanan sosial masyarakat.

Pemerintah dapat melakukan pemblokiran situs, penindakan terhadap jaringan perjudian, serta penegakan hukum terhadap pelakunya. Namun, langkah represif saja tidak cukup.

Masyarakat juga membutuhkan pendidikan agama, penguatan akidah, pembinaan akhlak, dan pemahaman tentang bagaimana memperoleh rezeki yang halal serta berkah.

Baca juga:  Menjaga Keamanan di Wilayah Hukumnya Polres PALI Gelar Patroli

Di sinilah peran MUI menjadi sangat penting.

Ulama bukan hanya hadir memberikan ceramah di atas mimbar. Ulama juga memiliki tanggung jawab sosial untuk membimbing masyarakat menghadapi perubahan zaman, termasuk ancaman teknologi digital yang disalahgunakan untuk perjudian.

Dauroh Keislaman yang diselenggarakan MUI Muara Enim merupakan salah satu bentuk ikhtiar tersebut.

Melalui kegiatan ini, masyarakat diharapkan memahami bahwa mencari rezeki bukan sekadar mengejar kekayaan, melainkan juga harus memperhatikan kehalalan sumber penghasilan, keberkahan, tanggung jawab terhadap keluarga, serta nilai-nilai agama.

Ironis apabila lembaga yang berusaha membangun kesadaran masyarakat terhadap bahaya judi online justru harus menghadapi keterbatasan dukungan ketika menyelenggarakan kegiatan yang manfaatnya ditujukan untuk kepentingan masyarakat luas.

Memerangi judi online membutuhkan lebih dari sekadar slogan. Dibutuhkan gerakan bersama yang terencana, berkelanjutan, dan didukung oleh seluruh unsur masyarakat.

Persoalan dukungan terhadap kegiatan MUI tidak boleh hanya dilihat sebagai persoalan bantuan dana bagi sebuah organisasi keagamaan.

Lebih jauh, persoalan ini harus ditempatkan dalam kerangka tanggung jawab negara terhadap kehidupan beragama, pembangunan manusia, dan kesejahteraan masyarakat.

Pembukaan UUD 1945 mengamanatkan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum.

Kemudian, Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 menegaskan:

“Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Sementara Pasal 29 ayat (2) menyatakan:

“Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”

Ketentuan konstitusional tersebut memperlihatkan pentingnya kehidupan beragama dalam penyelenggaraan negara.

Adapun Pasal 3 UUD 1945 mengatur kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat, antara lain mengubah dan menetapkan UUD serta melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden. Pasal ini bukan dasar langsung pemberian bantuan pendanaan kepada MUI, tetapi merupakan bagian dari kerangka kelembagaan konstitusi negara.

Untuk persoalan pendanaan kegiatan MUI, landasan yang lebih langsung adalah Perpres Nomor 151 Tahun 2014.

Dengan demikian, pemerintah daerah perlu melihat pembinaan kehidupan keagamaan bukan semata-mata sebagai kegiatan tambahan, melainkan sebagai bagian dari upaya membangun masyarakat yang berkarakter, berakhlak, dan memiliki ketahanan sosial.

Pemerintah Kabupaten Muara Enim patut mengevaluasi sejauh mana kemitraan dengan MUI telah diwujudkan dalam kebijakan dan program daerah.

Jika terdapat keterbatasan fiskal, tentu harus dihormati. Namun, keterbatasan tersebut semestinya tidak menutup ruang komunikasi, koordinasi, dan pencarian solusi melalui mekanisme penganggaran yang sah.

Jangan sampai semangat membangun kehidupan keagamaan hanya menjadi retorika dalam berbagai pidato pemerintahan, tetapi minim perhatian ketika lembaga keagamaan melaksanakan kegiatan pembinaan umat.

Kepada Bupati Muara Enim beserta jajaran terkait, persoalan ini sepatutnya menjadi bahan evaluasi serius.

Baca juga:  Kapolsek SDT Ajak Warga Manfaatkan Lahan Kosong & Jangan Dibiarkan Tidur

Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa kemitraan dengan MUI tidak berhenti pada hubungan seremonial, menghadiri undangan, atau memberikan sambutan dalam acara keagamaan.

Kemitraan harus diwujudkan melalui komunikasi kelembagaan, program pembinaan umat, pendidikan keagamaan, serta dukungan pendanaan yang direncanakan secara transparan dan sesuai ketentuan.

Pemerintah juga perlu membuka ruang koordinasi dengan MUI untuk menyusun program pencegahan judi online, pembinaan generasi muda, penguatan ketahanan keluarga, serta pendidikan moral masyarakat.

Kepada perusahaan-perusahaan di wilayah Ring 1, termasuk PLTU Sumsel 8, kepedulian sosial juga perlu diwujudkan melalui program yang menyentuh kebutuhan nyata masyarakat.

Dukungan terhadap pendidikan, kesehatan, lingkungan, pemberdayaan ekonomi, dan pembinaan sosial-keagamaan dapat menjadi bagian dari kontribusi dunia usaha sesuai prioritas dan ketentuan CSR masing-masing perusahaan.

Sebab, pembangunan daerah tidak cukup hanya diukur dari jalan, gedung, infrastruktur, dan pertumbuhan ekonomi.

Kualitas moral, pendidikan, ketahanan keluarga, serta kehidupan keagamaan masyarakat juga merupakan bagian penting dari pembangunan manusia.

Ada satu pertanyaan besar yang perlu direnungkan bersama.

Jika MUI mengadakan kegiatan untuk mengedukasi masyarakat agar menjauhi judi online, menjaga keluarga, membangun akhlak, dan mencari rezeki yang halal, bukankah kegiatan seperti ini seharusnya mendapatkan perhatian dan dukungan bersama?

Jangan menunggu semakin banyak masyarakat menjadi korban judi online, semakin banyak keluarga hancur, dan semakin banyak generasi muda kehilangan arah, baru semua pihak sibuk berbicara tentang pentingnya pembinaan moral.

Muara Enim tidak hanya membutuhkan pembangunan fisik dan pertumbuhan ekonomi. Muara Enim juga membutuhkan pembangunan manusia yang beriman, berakhlak, berpendidikan, dan memiliki ketahanan sosial.

Perpres Nomor 151 Tahun 2014 telah memberikan landasan kemitraan. UUD 1945 telah memberikan kerangka konstitusional kehidupan beragama. MUI telah bergerak mengambil bagian dalam pembinaan umat.

Sekarang, pertanyaannya adalah sejauh mana pemerintah daerah dan dunia usaha bersedia hadir mendukung perjuangan tersebut?

Jangan sampai ulama diminta berdiri paling depan ketika masyarakat menghadapi krisis moral, tetapi ketika mereka bergerak melakukan pembinaan umat, dukungan justru tidak terlihat secara memadai.

Pembangunan sejati bukan hanya tentang seberapa megah infrastruktur yang didirikan, seberapa besar investasi yang masuk, atau seberapa tinggi angka pertumbuhan ekonomi yang dicapai.

Pembangunan sejati juga harus diukur dari seberapa kuat karakter, iman, akhlak, dan integritas masyarakat yang dibangun.

Jangan sampai kita bangga dengan kekayaan alam Muara Enim, tetapi abai terhadap pembangunan akhlak dan masa depan generasi mudanya.

Sebab, bumi yang kaya sumber daya alam belum tentu melahirkan masyarakat yang sejahtera apabila pembangunan manusianya diabaikan.
Oleh: Marshal (Pengamat Sosial Budaya dan Kebijakan Publik). (j.red).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!