Link Sumsel Sumber Informasi Independen
Muara Enim//Linksumsel.com-Dari Batu Surau hingga Kota Padang, jalan poros penghubung enam desa memprihatinkan. Keselamatan masyarakat dipertaruhkan, sementara pemerintah dituntut segera menghadirkan tindakan nyata.
Infrastruktur jalan kabupaten di Kecamatan Semende Darat Tengah (SDT), Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, tengah menghadapi persoalan serius. Belasan lubang dengan berbagai ukuran menganga di sepanjang jalan poros yang menghubungkan enam desa. Kondisi tersebut bukan sekadar merusak kenyamanan perjalanan, melainkan juga berpotensi menjadi ancaman keselamatan bagi masyarakat pengguna jalan.
Menurut hasil pantauan Marshal pada Selasa (10/11/2026), mengatan kerusakan terlihat di sepanjang ruas jalan mulai dari Desa Batu Surau, Tebing Abang, Sri Tanjung, Tanjung Raya, Tenam Bungkuk hingga Desa Kota Padang.
Ruas jalan tersebut merupakan akses penting yang menghubungkan aktivitas masyarakat di wilayah Semende Darat Tengah. Setiap hari, jalur ini menjadi urat nadi mobilitas warga, kendaraan pengangkut hasil pertanian, aktivitas perdagangan, serta perjalanan masyarakat menuju pusat pelayanan pemerintahan, pendidikan, dan kesehatan.
Namun, kondisi infrastruktur yang seharusnya menjadi penopang kehidupan ekonomi masyarakat justru memperlihatkan kenyataan yang memprihatinkan.
Belasan lubang menganga di badan jalan memaksa pengendara ekstra waspada. Pengguna kendaraan roda dua maupun roda empat harus memperlambat laju kendaraan, bermanuver menghindari lubang, bahkan mengambil posisi tertentu agar tidak terperosok ke bagian jalan yang rusak.
Situasi ini tentu tidak bisa dianggap sepele. Jalan yang semestinya memberikan rasa aman justru berpotensi menjadi sumber kecelakaan apabila kerusakannya terus dibiarkan tanpa penanganan.
Kerusakan jalan merupakan persoalan yang menyangkut kepentingan dan keselamatan publik. Terlebih ketika lubang-lubang tersebut berada di jalur yang setiap hari digunakan masyarakat untuk menjalankan aktivitas ekonomi maupun sosial.
Risikonya semakin besar pada malam hari, ketika hujan turun, atau saat jarak pandang pengendara terbatas. Pengendara sepeda motor menjadi salah satu kelompok yang rentan kehilangan keseimbangan ketika berusaha menghindari lubang secara mendadak.
Pertanyaan kritisnya: apakah pemerintah harus menunggu sampai terjadi kecelakaan dan jatuhnya korban, baru kemudian memberikan perhatian serius terhadap kondisi jalan tersebut?
Pemerintah Kabupaten Muara Enim tidak boleh menutup mata terhadap persoalan ini. Dinas yang membidangi pekerjaan umum dan penataan ruang perlu segera melakukan pemeriksaan langsung, mengidentifikasi tingkat kerusakan, serta menentukan langkah penanganan yang tepat.
Jangan sampai kerusakan infrastruktur yang sebenarnya dapat diantisipasi justru berkembang menjadi persoalan keselamatan masyarakat akibat lambannya tindakan.
Pembangunan daerah tidak semestinya hanya diukur melalui besarnya anggaran, banyaknya program, atau megahnya bangunan pemerintahan.
Ukuran keberhasilan pembangunan juga harus terlihat dari kondisi infrastruktur dasar yang benar-benar dirasakan masyarakat, termasuk tersedianya jalan yang aman, layak, dan dapat menunjang aktivitas ekonomi.
Bagi masyarakat pedesaan, jalan bukan sekadar hamparan aspal yang menghubungkan satu desa dengan desa lainnya. Jalan merupakan akses kehidupan.
Melalui jalan yang baik, hasil pertanian dapat diangkut dengan lebih mudah, biaya transportasi dapat ditekan, perdagangan berjalan lancar, dan masyarakat memperoleh akses pelayanan publik secara lebih baik.
Sebaliknya, infrastruktur yang rusak dan tidak segera ditangani berpotensi menambah beban ekonomi masyarakat, memperlambat mobilitas, serta menghambat pertumbuhan wilayah.
Karena itu, belasan lubang di jalan kabupaten yang menghubungkan Desa Batu Surau hingga Desa Kota Padang harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah.
Masyarakat Semende Darat Tengah tidak sedang meminta kemewahan. Mereka hanya mengharapkan hak untuk menikmati fasilitas jalan yang layak dan aman sebagaimana masyarakat di wilayah lainnya.
Kini, perhatian publik tertuju kepada Pemerintah Kabupaten Muara Enim, khususnya Bupati dan perangkat daerah yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan infrastruktur jalan.
Pemerintah perlu segera mengambil langkah konkret. Pertama, melakukan peninjauan lapangan untuk memastikan kondisi kerusakan secara menyeluruh. Kedua, melakukan penanganan darurat terhadap lubang-lubang yang berpotensi membahayakan pengguna jalan. Ketiga, menyusun rencana perbaikan permanen berdasarkan tingkat kerusakan, prioritas kebutuhan, serta kemampuan anggaran daerah.
Langkah tersebut penting agar masyarakat tidak terus-menerus menanggung risiko akibat infrastruktur yang belum tertangani secara optimal.
Pemerintah juga perlu memberikan penjelasan terbuka mengenai rencana pemeliharaan dan perbaikan ruas jalan tersebut agar masyarakat memperoleh kepastian.
Jangan sampai pembangunan hanya terlihat dalam dokumen perencanaan dan laporan pertanggungjawaban, sementara kondisi infrastruktur yang digunakan masyarakat setiap hari justru luput dari perhatian.
Jalan kabupaten merupakan fasilitas publik. Pengelolaannya harus berorientasi pada kepentingan masyarakat, keselamatan pengguna jalan, dan pemerataan pembangunan.
Persoalan jalan rusak di wilayah Semende Darat Tengah seharusnya menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk mengevaluasi perhatian terhadap pembangunan infrastruktur pedesaan.
Enam desa yang terhubung melalui ruas jalan tersebut merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Muara Enim yang juga berhak mendapatkan pelayanan pembangunan secara proporsional.
Jangan sampai masyarakat di wilayah pedesaan harus terus berhadapan dengan persoalan jalan rusak, sementara akses transportasi yang layak merupakan kebutuhan mendasar untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.
Pembangunan yang berkeadilan bukan hanya membangun wilayah yang mudah terlihat dan dekat dengan pusat pemerintahan. Pembangunan yang sesungguhnya adalah ketika masyarakat hingga ke pelosok desa turut merasakan kehadiran negara.
Kini masyarakat menunggu tindakan nyata Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
Sebab, keselamatan pengguna jalan tidak boleh dikalahkan oleh lambannya birokrasi. Belasan lubang yang menganga tidak boleh dibiarkan menjadi saksi bisu kurangnya perhatian terhadap infrastruktur publik.
Jangan tunggu jalan semakin hancur. Jangan tunggu masyarakat menjadi korban. Jangan tunggu kritik semakin keras baru pemerintah bergerak.
Rakyat tidak membutuhkan seribu alasan tentang sulitnya pembangunan. Rakyat membutuhkan jalan yang layak, aman, dan dapat dilalui.
Sudah saatnya pemerintah turun ke lapangan, melihat kondisi sebenarnya, dan membuktikan bahwa pembangunan Kabupaten Muara Enim benar-benar hadir hingga ke pelosok Semende Darat Tengah (SDT).
Jalan adalah urat nadi kehidupan masyarakat. Ketika jalan dibiarkan rusak, jangan heran apabila denyut ekonomi rakyat ikut melemah.(j.red)
