MBG dan Arah Kebijakan yang Perlu Dievaluasi

Muara Enim//Linksumsel-Program Makan Bergizi Gratis (MBG) lahir dengan tujuan mulia, yakni meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia.

Namun, besarnya anggaran yang digelontorkan menimbulkan pertanyaan penting: apakah program ini merupakan prioritas paling tepat di tengah berbagai persoalan mendasar yang masih dihadapi rakyat ?

Uang yang digunakan untuk membiayai MBG pada dasarnya berasal dari penerimaan negara, termasuk pajak yang dibayar rakyat.

Karena itu, setiap rupiah yang dibelanjakan wajib dipertanggungjawabkan secara transparan, efektif, dan memberikan manfaat jangka panjang yang terukur.

Kritik yang muncul bukan semata-mata terhadap pemberian makanan bergizi, melainkan terhadap arah kebijakan dan skala anggarannya.

Di saat masyarakat masih menghadapi persoalan lapangan kerja, kemiskinan, kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, serta ketimpangan pembangunan daerah, sebagian pihak mempertanyakan apakah alokasi dana yang sangat besar untuk MBG sudah tepat sasaran.

Di sisi lain, rakyat juga menyaksikan paradoks yang menyakitkan.

Pajak terus dipungut, sementara berbagai kasus dugaan korupsi, kebocoran anggaran, dan eksploitasi sumber daya alam masih menjadi persoalan yang belum sepenuhnya terselesaikan.

Kekayaan alam yang melimpah seharusnya menjadi modal kemakmuran bangsa, bukan hanya dinikmati oleh segelintir kelompok yang memiliki akses terhadap kekuasaan dan sumber daya.

Yang lebih mengkhawatirkan adalah munculnya perasaan di sebagian masyarakat bahwa mereka tidak lagi menjadi tuan di negeri sendiri. Ketika hasil bumi melimpah tetapi kesejahteraan rakyat belum merata, ketika pajak meningkat tetapi pelayanan publik belum optimal, maka wajar jika muncul pertanyaan: ke mana sesungguhnya arah pembangunan bangsa ini?
Kritik terhadap pemerintah bukanlah bentuk permusuhan terhadap negara.

Justru kritik merupakan bagian dari tanggung jawab warga negara untuk memastikan bahwa setiap kebijakan benar-benar berpihak kepada kepentingan rakyat banyak.

Program apa pun, termasuk MBG, harus terbuka terhadap evaluasi, audit, dan pengawasan publik agar tidak menjadi beban fiskal yang mengancam masa depan keuangan negara.

Bangsa yang besar bukan hanya bangsa yang mampu mengumpulkan pajak, tetapi bangsa yang mampu mengelola kekayaan alam dan uang rakyat secara adil, transparan, dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.(j.red).
Oleh : Marshal (Pengamat Sosial,Politik, dan Pembangunan Masyarakat).