Link Sumsel Sumber Informasi Independen
PALI//Linksumsel-Menanggapi adanya dugaan Penyelewengan anggaran Publikasi oleh Dinas Kominfo (Diskominfo) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Pali) Provinsi Sumatera Selatan, Deputi Masyarakat Anti Korupsi (K-MAKI) Sumbagsel Ir Feri Kurniawan, mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) untuk segera mengusut maupun mengaudit keuangan belanja milik Dinas Kominfo dan Informatika ( Diskominfo) Kabupaten PALI.
Hal tersebut tentunya bertentangan dengan instruksi Presiden RI Prabowo Subianto, yang menegaskan agar Pemerintah Daerah untuk melakukan efesiensi anggaran, sementara tersiar kabar bahwa Diskominfo Pali yang memiliki anggaran sebesar Rp.2,1 Milyar dari dana APBD murni Tahun 2025 disebut -sebut telah habis.
“Ya, ini harus diusut menyusul adanya pengelolaan anggaran Publikasi dikabarkan habis, selain tidak transparan Diskominfo Pali patut diperiksa secara hukum dan segera audit ,” tegas Ir Feri Kurniawan.(18/03).
Feri menambahkan, bahwa Anggaran Diskominfo Pali sebesar Rp.2,1 Milyar
yang digunakan untuk berbagai macam program-program kegiatan tersebut, perlu adanya transparansi Keterbukaan untuk publik, yang ini tentunya bukan hanya untuk menjadi catatan evaluasi oleh para petinggi daerah, namun, dapat juga untuk menjadi penegasan aparat penegak hukum, baik itu Kepolisian maupun Kejaksaan.
“Jika terbukti dalam audit ditemukan penyelewengan anggaran, maka hukum harus ditegakkan dan oknum pelanggar harus dihukum,” pinta Deputi K-Maki Ir Feri Kurniawan, (18/03/2025).
Sementara diketahui diberitakan sebelumnya, bahwa
Anggaran publikasi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) PALI sebesar Rp2,1 miliar yang bersumber dari APBD Murni 2025 diduga telah habis dalam waktu kurang dari satu bulan setelah pelantikan Bupati dan Wakil Bupati PALI, Asgianto dan Iwan Tuaji.
Dugaan ini mencuat setelah beberapa wartawan lokal mengaku belum mendapatkan pesanan publikasi dari Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) PALI.
Sementara itu, salah satu staf Diskominfo PALI yang enggan disebutkan namanya mengakui bahwa anggaran publikasi telah habis.
“Maaf, dana publikasi Pemkab PALI melalui Diskominfo sudah habis. Kalau mau lebih jelas, tanyakan langsung ke pimpinan, yakni PPTK atau Kepala Dinas selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA),” ujarnya.
Sementara berbagai tanggapan tersebut, juga sangat menyayangkan adanya pengelolaan anggaran publikasi di Diskominfo PALI yang dinilai tidak transparan.
Dan berharap adanya dugaan hal tersebut Bupati dan Wakil Bupati PALI harus segera mengevaluasi kinerja kepala dinas terkait agar tidak merusak citra kepemimpinan mereka, jika hal tersebut memang terjadi.
“Kami meminta Bupati dan Wakil Bupati agar segera melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap Kepala Diskominfo. Sebab, adanya dugaan buruknya pengelolaan anggaran di salah satu OPD bisa berdampak negatif pada kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah,” ujar beberapa rekan media di Pali.(18/03)
Selain itu juga, berharap adanya dilakukan audit terhadap penggunaan anggaran publikasi yang diduga dianggap tidak jelas alokasinya. Serta menegaskan bahwa anggaran sebesar Rp2,1 miliar seharusnya dapat dikelola secara lebih transparan dan berdampak positif, termasuk bagi media lokal di Kabupaten PALI.
“Padahal belum genap sebulan Bupati dan Wakil Bupati dilantik Apakah Iya anggaran sebesar Rp2,1 miliar sudah habis? Ke mana dan kepada siapa dana ini mengalir? “Padahal masih banyak wartawan dan media di PALI yang belum mendapat pesanan,” imbuhnya.
Lebih lanjut beberapa rekan media menambahkan, bahwa menyayangkan sikap Kepala Diskominfo yang dinilai tidak kooperatif dalam memberikan informasi kepada wartawan yang juga terdapat hak wartawan untuk memperoleh informasi harus dihormati oleh pejabat publik.
“Hak wartawan untuk konfirmasi harus dihormati. Jangan sampai nanti setelah berita terbit, baru protes, padahal sebelumnya saat dikonfirmasi tidak ada jawaban,” tutupnya.
Melalui Via WhatsApp nya Kadin Kominfo PALI Imam saat dikonfirmasi, mengungkapkan pada media Linksumsel ” Maaf khabarnya darimana atau bapak nebak sendiri ya ?, ” Kami belum tahu karena belum waktunya bahas ABT,” singkatnya Kadin Kominfo, melalui vai WhatsApp nya (J.Red).
