Link Sumsel Sumber Informasi Independen
PALEMBANG//Linksumsel – Kebijakan Sistem Penerimaan Siswa Baru (SPMB) Provinsi Sumatera Selatan menuai gelombang kritik dari berbagai kalangan. Sistem yang menerapkan pembatasan nilai rapor sebagai syarat mengikuti seleksi akademik dinilai diskriminatif dan berpotensi mencederai prinsip keadilan pendidikan bagi seluruh anak bangsa.
Pegiat anti korupsi Sumatera Selatan, Feri Kurniawan, secara tegas mempertanyakan kebijakan tersebut.
Menurutnya, pembatasan peserta berdasarkan nilai rapor tidak hanya berpotensi menimbulkan kesenjangan pendidikan, tetapi juga bertentangan dengan semangat pemerataan kesempatan yang dijamin dalam konstitusi.
“Pembatasan batas bawah nilai untuk bisa mengikuti seleksi merupakan bentuk diskriminasi yang mencederai hak setiap anak untuk memperoleh pendidikan yang layak. Jangan sampai sekolah negeri hanya menjadi milik mereka yang memiliki nilai tinggi semata,” ujar Feri Kurniawan, Rabu (17/06/2026).
Feri mencontohkan kisah penemu besar dunia, Thomas Alva Edison, yang semasa kecil pernah dianggap lamban dan tidak memiliki kecerdasan menonjol oleh lingkungan sekolahnya. Namun sejarah membuktikan bahwa penilaian akademik semata tidak mampu mengukur seluruh potensi manusia.
“Kalau dulu Edison dihakimi hanya dari nilai dan penilaian sekolah, mungkin dunia tidak akan mengenalnya sebagai salah satu penemu terbesar sepanjang sejarah. Potensi anak tidak bisa diukur hanya dari angka-angka di atas kertas,” tegasnya.
Ia bahkan menilai kebijakan tersebut seolah memberikan stigma bahwa siswa dengan nilai rendah adalah siswa yang tidak mampu atau tidak layak mendapatkan kesempatan yang sama.
“Jangan sampai ada kesan bahwa Dinas Pendidikan merasa paling tahu menentukan masa depan anak-anak. Nilai rapor bukan satu-satunya ukuran kecerdasan, apalagi ukuran masa depan seseorang,” katanya.
Menurut Feri, rendahnya nilai rapor sering kali dipengaruhi banyak faktor, terutama kondisi ekonomi keluarga. Tidak sedikit siswa yang harus membantu orang tua bekerja, memiliki keterbatasan fasilitas belajar, hingga menghadapi berbagai persoalan sosial yang memengaruhi prestasi akademik mereka.
“Faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab terbesar rendahnya capaian akademik siswa. Anak-anak dari keluarga kurang mampu sering kali harus berjuang lebih keras dibandingkan mereka yang memiliki fasilitas lengkap,” ujarnya.
Feri juga mengkritik skema seleksi yang menggabungkan nilai tes akademik dengan nilai rapor. Menurutnya, sistem tersebut semakin mempersempit peluang siswa yang selama ini berada dalam keterbatasan.
“Jika tes akademik sudah dilaksanakan, biarkan hasil tes menjadi penentu.
Jangan lagi dibebani dengan nilai rapor yang sejak awal sudah dipengaruhi berbagai faktor di luar kemampuan siswa. Ini berpotensi menutup pintu masa depan anak-anak yang sebenarnya memiliki kemampuan dan semangat tinggi,” katanya.
Ia mendesak Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Dinas Pendidikan Sumsel untuk segera mengevaluasi kebijakan tersebut sebelum pelaksanaan seleksi berlangsung.
“Mumpung proses seleksi belum berjalan sepenuhnya, kebijakan pembatasan nilai ini perlu ditinjau ulang. Pendidikan harus menjadi alat pemerataan kesempatan, bukan alat untuk memperlebar jurang kesenjangan.
Jangan sampai masa depan anak-anak Sumsel ditentukan hanya oleh selembar rapor,” pungkas Feri Kurniawan. (J/red)
