Link Sumsel Sumber Informasi Independen
PALI//Linksumsel – Kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menginstruksikan seluruh kementerian dan pemerintah daerah agar memprioritaskan anggaran untuk kebutuhan yang benar-benar mendesak, seperti perbaikan ruang kelas, fasilitas kesehatan, dan pelayanan publik, diduga belum sepenuhnya tercermin dalam pelaksanaan proyek di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI).
Pasalnya, muncul sorotan terhadap tiga paket proyek pemasangan paving block di Desa Air Itam yang diduga berasal dari Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) anggota DPRD PALI. Total nilai ketiga proyek tersebut mencapai sekitar Rp1 miliar.
Adapun rincian proyek tersebut meliputi:
Pemasangan paving block di SMP Negeri 1 Penukal senilai Rp400 juta, dikerjakan oleh CV Dua Pendawa Sakti.
Pemasangan paving block di SMP Negeri 7 Penukal senilai Rp400 juta, dikerjakan oleh CV Karya Askara.
Pemasangan paving block di lingkungan Puskesmas Air Itam senilai Rp200 juta, dikerjakan oleh CV Dua Pendawa Sakti.
Proyek-proyek tersebut dinilai bukan merupakan kebutuhan yang paling mendesak, mengingat masih terdapat fasilitas pelayanan publik yang membutuhkan perhatian serius.
Salah satunya adalah kondisi ruang Unit Gawat Darurat (UGD) Puskesmas Air Itam yang dikabarkan mengalami kerusakan dan membutuhkan rehabilitasi agar pelayanan kesehatan kepada masyarakat dapat berjalan dengan lebih baik.
Pemerhati korupsi Kabupaten PALI, Boni Rolis, mempertanyakan skala prioritas penggunaan anggaran tersebut.
Menurutnya, apabila benar proyek itu bersumber dari Pokir, maka kebijakan tersebut patut dipertanyakan karena dinilai tidak sejalan dengan semangat efisiensi anggaran dan prioritas pembangunan yang ditekankan Presiden Prabowo Subianto.
“Kalau memang benar kabarnya proyek tersebut berasal dari Pokir, proyek ini tidak sesuai harapan masyarakat dan bukan kebutuhan yang paling mendesak. Seharusnya anggaran diprioritaskan untuk memperbaiki fasilitas yang rusak dan langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Boni Rolis.
Boni menambahkan, pemerintah daerah dan DPRD PALI diharapkan lebih selektif dalam menentukan program pembangunan, sehingga anggaran daerah benar-benar diarahkan pada kebutuhan prioritas yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, khususnya di sektor pendidikan dan kesehatan. (J/red)
