Link Sumsel Sumber Informasi Independen
Linksumsel.com//Ada satu hal menarik dari langkah Presiden Prabowo Subianto pada 2 Oktober 2026: Rocky Gerung kini berada di dalam lingkaran resmi pemberi pertimbangan kepada Presiden.
Prabowo mengangkat 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) melalui Keputusan Presiden Nomor 107/P Tahun 2026.
Di antara nama-nama tersebut terdapat Rocky Gerung.
Pelantikan berlangsung di Istana Negara, Jakarta, Jumat, 2 Oktober 2026.
Bagi saya, ini bukan sekadar pergantian atau pengisian jabatan.Ini adalah sebuah eksperimen besar dalam demokrasi pemerintahan:
apakah kekuasaan bersedia mendengar suara yang kritis, berbeda, bahkan terkadang berseberangan?
Saya melihat langkah tersebut sebagai sesuatu yang menarik untuk diperhatikan.
Sebab sebuah pemerintahan tidak cukup hanya membutuhkan orang-orang yang selalu mengatakan “iya”.
Pemerintahan juga membutuhkan orang yang berani bertanya:
Mengapa?
Untuk apa?
Apa akibatnya?
Dan bagaimana Indonesia menghadapi masa depan?
Di sinilah peran pemikiran kritis menjadi penting.
KEKUASAAN TIDAK BOLEH KEHILANGAN CERMIN
Kekuasaan mempunyai kecenderungan alamiah untuk melihat dirinya dari dalam.
Karena itu, kekuasaan membutuhkan cermin dari luar.
Cermin tersebut bukan untuk menjatuhkan, melainkan untuk memperlihatkan bagian-bagian yang mungkin tidak terlihat dari dalam lingkaran kekuasaan.
Rocky Gerung selama ini dikenal publik sebagai intelektual dan pengamat yang menggunakan pendekatan kritis dalam membaca berbagai persoalan sosial-politik.
Kini, setelah dilantik sebagai anggota Wantimpres, ruang kritik itu memperoleh bentuk kelembagaan yang berbeda.
Rocky sendiri menjelaskan bahwa Presiden Prabowo memberikan pesan bahwa Wantimpres mempunyai kedudukan etis, bukan teknis.
Menurut Rocky, tugasnya antara lain melihat dampak kebijakan dan memberikan pertimbangan mengenai arah kebijakan agar selaras dengan visi Presiden.
Ini menarik.
Sebab negara tidak hanya membutuhkan kebijakan yang dapat dilaksanakan hari ini, tetapi juga kebijakan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada generasi yang belum lahir.
INDONESIA MEMERLUKAN CAKRAWALA BERPIKIR KE DEPAN
Pembangunan bangsa tidak boleh berhenti pada pembangunan fisik.
Jalan, bendungan, pelabuhan, kawasan industri, sekolah dan rumah sakit memang penting.
Tetapi ada pembangunan lain yang jauh lebih menentukan:
pembangunan cara berpikir bangsa.
Bangsa yang besar bukan hanya bangsa yang memiliki sumber daya alam melimpah.
Bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu mengolah kekayaan itu dengan ilmu pengetahuan, keberanian berpikir, kebijaksanaan, etika dan visi jangka panjang.
Karena itu, kehadiran pemikir dengan latar belakang dan perspektif yang berbeda di sekitar kekuasaan dapat menjadi bagian dari dinamika demokrasi.
Bukan berarti semua gagasan harus diterima.
Justru sebaliknya.
Gagasan harus diuji.
Kebijakan harus dikritisi.
Argumentasi harus diperdebatkan.
Data harus diperiksa.
Dan keputusan akhirnya harus berpihak pada kepentingan bangsa serta tunduk pada konstitusi dan hukum.
ROCKY TIDAK PERLU MENJADI “ORANG ISTANA” DALAM ARTI KONVENSIONAL
Yang menarik justru apakah Rocky tetap mampu mempertahankan fungsi intelektualnya ketika berada di dalam struktur resmi negara.
Inilah ujian sebenarnya.
Sebab kritik yang disampaikan dari luar kekuasaan berbeda dengan nasihat yang disampaikan dari dalam kekuasaan.
Dari luar, seseorang dapat berbicara dengan kebebasan yang luas.
Dari dalam, terdapat tanggung jawab kelembagaan, etika jabatan dan kerahasiaan pertimbangan.
Ketua Wantimpres Pratikno menyebut komposisi baru lembaga tersebut berasal dari berbagai latar belakang, agama dan profesi.
Wakil Ketua Wantimpres Hatta Rajasa juga menegaskan bahwa lembaga itu bertugas memberikan masukan berkualitas dari berbagai perspektif dan pengetahuan yang dimiliki para anggotanya.
Maka keberadaan Rocky seharusnya tidak dibaca semata-mata sebagai masuknya seorang pengamat ke lingkaran kekuasaan.
Lebih jauh, ini dapat dibaca sebagai ruang pertemuan antara kritik dan kekuasaan.
Dan dari pertemuan itulah publik akan menunggu: apa yang lahir?
YANG DITUNGGU BUKAN POPULARITAS, MELAINKAN GAGASAN
Indonesia tidak kekurangan orang pintar.
Indonesia juga tidak kekurangan orang yang pandai berbicara.
Yang sering menjadi persoalan adalah bagaimana gagasan diterjemahkan menjadi kebijakan yang konsisten, terukur dan berpihak kepada kepentingan masyarakat luas.
Karena itu, Rocky tidak perlu dinilai hanya dari retorika.
Prabowo pun tidak perlu dinilai hanya dari keberaniannya merekrut tokoh yang dikenal kritis.
Keduanya harus diuji oleh hasil.
Apakah pertimbangan yang lahir dari Wantimpres mampu memperkaya proses pengambilan keputusan?
Apakah suara kritis benar-benar memperoleh ruang?
Apakah kebijakan pemerintah menjadi semakin matang karena adanya berbagai perspektif?
Dan yang paling penting:
Apakah rakyat merasakan manfaatnya?
Pertanyaan-pertanyaan inilah yang layak diajukan.
DEMOKRASI BUKAN TENTANG SEMUA ORANG HARUS SEPAHAM
Dalam demokrasi yang sehat, perbedaan pikiran bukan penyakit.
Perbedaan adalah energi.
Presiden mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan. Para menteri menjalankan kebijakan.
DPR menjalankan fungsi konstitusionalnya.
Masyarakat sipil mengawasi. Akademisi memberikan perspektif.
Pers mengkritisi dan menginformasikan.
Semua memiliki ruang masing-masing.
Karena itu, seorang pemimpin tidak harus takut kepada orang yang berbeda pandangan.
Justru pemimpin yang kuat semestinya mampu mendengarkan berbagai pandangan, kemudian mengambil keputusan berdasarkan kepentingan negara.
Di sinilah saya melihat pentingnya langkah Presiden Prabowo menempatkan berbagai latar belakang dalam Wantimpres.
Kekuasaan yang percaya diri tidak alergi terhadap perbedaan pikiran.
Sebaliknya, perbedaan pikiran dapat menjadi bahan bakar untuk memperbaiki keputusan.
SEJARAH AKAN MENILAI
Hari ini mungkin kita hanya melihat sebuah pelantikan.
Tetapi beberapa tahun ke depan, publik akan melihat apakah keputusan tersebut menghasilkan sesuatu yang berarti.
Apakah pemikiran kritis mampu hidup berdampingan dengan kekuasaan?
Apakah kekuasaan mampu menerima koreksi?
Apakah para penasihat Presiden mampu memberikan masukan yang tajam ketika kebijakan perlu dikoreksi?
Dan apakah semua itu akhirnya membawa manfaat bagi rakyat?
Tidak perlu tergesa-gesa menjawabnya.
Biarkan waktu yang membuktikan.
Sebagai pengamat sosial budaya dan kebijakan publik, saya memandang perkembangan ini menarik untuk dicermati secara objektif.
Indonesia memang membutuhkan keberanian untuk berpikir jauh ke depan.
Namun keberanian berpikir harus bertemu dengan data.
Kritik harus bertemu solusi.
Kekuasaan harus bertemu tanggung jawab.
Dan gagasan harus berujung pada kemaslahatan rakyat.
Rocky Gerung kini berada di dalam Wantimpres.
Presiden Prabowo telah membuka ruang itu.
Sekarang pertanyaannya bukan lagi apakah Rocky mampu mengkritik kekuasaan dari luar.
Pertanyaannya jauh lebih besar:
Mampukah pemikiran kritis ikut membantu negara membaca masa depan tanpa kehilangan keberanian untuk mengatakan apa yang perlu dikatakan?
Jawabannya akan terlihat dari perjalanan waktu. Dan rakyat Indonesia berhak menunggu hasilnya.(j.red)
Oleh: Marshal (Pengamat Sosial Budaya dan Kebijakan Publik)
