Link Sumsel Sumber Informasi Independen
Prabumulih//Linksumsel – Wakil Bupati Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Iwan Tuaji, SH, melakukan audiensi dengan PT Pertamina EP Regional 1 Zona 4 Prabumulih, Rabu (01/04/2026), dengan membawa sejumlah persoalan penting yang selama ini menjadi perhatian masyarakat Kabupaten PALI.
Dalam audiensi tersebut, Wabup PALI menyoroti berbagai isu krusial, mulai dari kondisi pipa minyak tua, persoalan limbah, tenaga kerja lokal, aktivitas vendor Pertamina, hingga minimnya kontribusi CSR dan bantuan sosial bagi masyarakat di wilayah operasional perusahaan.
Menurut Iwan Tuaji, salah satu persoalan yang paling mendesak adalah keberadaan pipa minyak milik Pertamina yang diduga telah beroperasi sejak era 1950-an dan hingga kini belum terlihat adanya peremajaan secara menyeluruh.
“Pipa minyak Pertamina ini kemungkinan sudah ada sejak tahun 1950-an. Sampai hari ini belum terlihat adanya peremajaan yang serius. Padahal, dampak dari persoalan ini sangat dirasakan oleh masyarakat dan pemerintah daerah,” tegas Wabup.
Ia menilai, Kabupaten PALI selama ini justru menjadi pihak yang paling sering menerima dampak dari berbagai persoalan yang berkaitan dengan aktivitas operasional Pertamina maupun perusahaan vendor yang bekerja di wilayah tersebut.
“Kami ini yang menerima dampaknya. Hampir seluruh persoalan di Kabupaten PALI yang berkaitan dengan vendor Pertamina, ujung-ujungnya pemerintah daerah yang disalahkan oleh masyarakat,” ujarnya.
Selain itu, Wabup juga menyoroti persoalan tenaga kerja lokal di sekitar wilayah operasional Pertamina, termasuk keterlibatan vendor-vendor yang dinilai belum sepenuhnya terbuka dan terkoordinasi dengan pemerintah daerah.
Ia mempertanyakan mengapa sejumlah vendor yang bekerja di Kabupaten PALI, khususnya dalam kegiatan pengeboran minyak, tidak pernah berkoordinasi atau melapor melalui PTSP.
“Vendor-vendor Pertamina yang bekerja di PALI, misalnya untuk kegiatan pengeboran minyak, kenapa tidak pernah datang ke PTSP? Mereka bekerja seperti apa? Apakah memang begitu aturannya dari pihak Pertamina? Kami minta penjelasan dan aturan yang jelas,” katanya.
Wabup juga menegaskan pentingnya pengawasan dan aspek keamanan dalam setiap aktivitas operasional perusahaan, agar tidak menimbulkan potensi risiko yang lebih besar di kemudian hari.
“Kalau terjadi tindak kriminal di lokasi operasional, atau ada pihak-pihak yang masuk tanpa pengawasan, siapa yang bertanggung jawab? Kalau sampai terjadi hal yang lebih serius, apakah Pertamina siap bertanggung jawab? Ini harus jelas,” tegasnya.
Tak hanya soal operasional, Iwan Tuaji juga menyinggung minimnya perhatian CSR dan bantuan sosial dari Pertamina kepada masyarakat Kabupaten PALI, terutama saat terjadi musibah seperti banjir dan kebakaran.
Menurutnya, selama ini pemerintah daerah kerap kesulitan untuk mengakomodasi seluruh kebutuhan masyarakat terdampak bencana, apalagi di tengah kondisi keterbatasan fiskal daerah dan adanya pemotongan Transfer ke Daerah (TKD).
“Masyarakat kami butuh perhatian. Saat terjadi banjir, kebakaran, dan musibah lainnya, pemerintah daerah terkadang tidak mampu meng-cover semuanya. Apalagi kondisi keuangan daerah saat ini terbatas. Karena itu, kami berharap Pertamina hadir dan menunjukkan kepedulian nyata,” ungkapnya.
Ia bahkan menyoroti bahwa sejauh ini belum pernah ada koordinasi atau kunjungan yang serius ke Dinas Sosial terkait penyaluran bantuan bagi masyarakat di sekitar wilayah operasional Pertamina.
Dalam kesempatan itu, Wabup PALI juga mengingatkan bahwa pemerintah daerah saat ini dituntut lebih kreatif dan inovatif dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sebagaimana arahan Presiden kepada para kepala daerah.
“Pak Presiden meminta kepala daerah untuk berinisiatif menciptakan sumber PAD yang berkelanjutan. Karena itu, perusahaan besar yang beroperasi di daerah juga harus memiliki komitmen yang jelas terhadap daerah tempat mereka bekerja,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia juga menekankan perlunya penguatan kerja sama penanganan keadaan darurat, khususnya saat terjadi insiden kebakaran pipa atau kecelakaan kerja di lapangan.
Ia mencontohkan peristiwa kebakaran pipa Pertamina di Desa Sungai Ibul, yang menurutnya menjadi pelajaran penting agar koordinasi antara pemerintah daerah dan Pertamina dapat diperkuat, termasuk pemanfaatan fasilitas pemadam kebakaran milik perusahaan.
“Saat terjadi kebakaran pipa di Desa Sungai Ibul, kami melihat perlu ada kerja sama yang lebih konkret. Pertamina punya mobil damkar, pemerintah daerah punya personel. Ke depan, siapa yang paling dekat dengan lokasi harus bisa langsung berkoordinasi. Kalau perlu, daerah bisa meminjam unit damkar Pertamina, sementara kami mengirimkan tim. Ini harus diperkuat dalam bentuk kerja sama yang jelas dan saling mendukung,” tandasnya.
Melalui audiensi tersebut, Wakil Bupati PALI berharap ke depan terbangun sinergi yang lebih kuat, terbuka, dan bertanggung jawab antara Pemerintah Kabupaten PALI dan PT Pertamina EP, sehingga keberadaan perusahaan benar-benar memberikan manfaat nyata, rasa aman, serta kepedulian sosial bagi masyarakat sekitar. (J/red)
