Menguak Tantangan dan Solusi: Terungkap Pengelolaan Anggaran Perjalanan Dinas di Kabupaten Muara Enim dalam Era Transparansi

Muara Enim//Linksumsel-Dalam era di mana transparansi dan akuntabilitas menjadi semakin mendesak, pengelolaan anggaran perjalanan dinas di Pemerintah Kabupaten Muara Enim menarik perhatian penting sebagai indikator integritas dan komitmen pemerintah terhadap pelayanan publik.

Laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2023 mengungkapkan, adanya pelanggaran signifikan dalam realisasi belanja perjalanan dinas yang melibatkan 19 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Temuan ini mencatat bahwa terdapat kelebihan pembayaran mencapai Rp.3.074.618.753,00, yang menunjukkan kurangnya pengawasan dan pengendalian yang memadai dalam pelaksanaan anggaran perjalanan dinas. Situasi ini tidak hanya mencerminkan masalah internal, tetapi juga berpotensi merusak kepercayaan masyarakat kepada pemerintah daerah dalam melaksanakan pengelolaan anggaran secara efektif.

Kelebihan pembayaran ini menjadi sorotan karena mencerminkan adanya kekurangan dalam sistem pengawasan yang seharusnya berfungsi untuk mencegah penyimpangan dan memastikan bahwa anggaran digunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam konteks ini, pengelolaan perjalanan dinas harus mencerminkan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas, dimana setiap pengeluaran harus dapat dipertanggungjawabkan.

BPK menekankan pentingnya pengembangan aplikasi administrasi elektronik khusus untuk perjalanan dinas guna memperbaiki pengawasan dan mendokumentasikan data secara akurat. Dengan demikian, perjalanan dinas dapat dikelola secara efektif, dan mencegah terjadinya tumpang tindih serta duplikasi dalam pengeluaran.

Menyikapi temuan ini, langkah-langkah strategis perlu diambil untuk memperbaiki dan menata ulang proses pengelolaan perjalanan dinas. Upaya mendesak ini tidak hanya akan memastikan penggunaan anggaran yang sesuai tetapi juga dapat memperkuat integritas pemerintah dalam memberikan pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat.

Dengan memperhatikan pengawasan yang ketat, diharapkan pengelolaan anggaran perjalanan dinas dapat dilakukan secara optimal, sehingga mencegah terulangnya pelanggaran dalam pengelolaan keuangan daerah di masa mendatang.

Berdasarkan laporan BPK, sejumlah SKPD menunjukkan kesalahan pengelolaan yang serius. Misalnya, Sekretariat DPRD mencatat bahwa beberapa pengeluaran perjalanan dinas tidak dilengkapi dengan dokumen pertanggungjawaban yang sah, sehingga menyulitkan proses audit dan pelacakan.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan juga mengalami masalah serupa, dengan kelebihan pembayaran biaya akomodasi perjalanan dinas yang mencapai Rp.32.786.053,87 akibat lemahnya prosedur verifikasi. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang integritas pengelolaan anggaran.

Di sisi lain, Dinas Kesehatan menghadapi tantangan yang sama, dimana pengeluaran dilakukan tanpa dokumen pendukung yang cukup valid. Kekurangan dokumen ini menciptakan potensi penyalahgunaan anggaran, sementara Badan Penanggulangan Bencana Daerah juga menghadapi masalah serupa, dengan pembayaran untuk perjalanan dinas tanpa bukti yang memadai.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mencatat adanya kelebihan pembayaran perjalanan yang tidak sesuai dengan protokol yang telah ditetapkan, sedangkan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi melaporkan banyak transaksi yang tidak dapat diverifikasi kebenarannya.

Dalam sektor pemberdayaan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tidak mampu memenuhi syarat kelengkapan dokumen pendukung, menjadikannya rentan terhadap penyalahgunaan anggaran. Hal yang sama juga terjadi di Dinas Perkebunan, di mana pengeluaran untuk perjalanan dinas tidak sesuai dengan ketentuan, dan banyak dokumen masih dalam keadaan tidak lengkap. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu juga mengalami masalah dalam validitas dokumen perjalanan dinas mereka,menciptakan kesulitan dalam mempertanggung jawabkan setiap transaksi.

Di tingkat kecamatan, Kecamatan Benakat, Kelekar, Lembak, dan Panang Enim menunjukkan kurangnya verifikasi dokumen, yang menyebabkan pengeluaran tidak dapat dipastikan akuntabilitasnya.

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Dinas Perikanan juga menunjukkan kelemahan dalam mematuhi prosedur administrasi yang diperlukan untuk perjalanan dinas.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) serta Dinas Damkar tidak dapat memberikan bukti lengkap untuk pengeluaran yang mereka lakukan, berkontribusi pada tantangan pengelolaan anggaran perjalanan dinas yang efisien.

Secara keseluruhan, temuan BPK memberikan gambaran jelas tentang tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan anggaran perjalanan dinas di Kabupaten Muara Enim. Urgensi untuk meningkatkan sistem verifikasi dan akuntabilitas menjadi sangat jelas, agar ke depannya pengelolaan anggaran dapat dilakukan secara efisien, transparan, dan akuntabel. Upaya perbaikan, termasuk pelatihan dan pengawasan yang lebih ketat bagi setiap SKPD, adalah langkah penting untuk mencegah kesalahan serupa terulang di masa depan.

Salah satu isu utama dalam pengelolaan anggaran perjalanan dinas adalah kurangnya pengawasan dan pengendalian. Banyak SKPD tidak melakukan verifikasi yang cukup terhadap dokumen pertanggungjawaban, yang berdampak pada kelebihan pembayaran. Celah dalam sistem pengawasan internal ini perlu segera diatasi.

Hasil temuan BPK menunjukkan bahwa banyak pegawai di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tidak sepenuhnya memahami prosedur pengelolaan anggaran perjalanan dinas. Ketidakpahaman ini mengakibatkan kesalahan dalam penerapan regulasi dan prosedur yang telah ditetapkan, sehingga mempengaruhi efektivitas dan akuntabilitas penggunaan anggaran.

Hal ini menekankan pentingnya pelatihan dan sosialisasi yang lebih intensif mengenai regulasi dan prosedur yang harus diikuti, agar pegawai dapat melaksanakan tugas mereka dengan lebih baik dan sesuai ketentuan.

Untuk mengatasi masalah ini, beberapa solusi konkret dapat diusulkan. Pertama, Bupati Muara Enim perlu menginstruksikan semua Kepala SKPD untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian.

Pelatihan tentang prosedur verifikasi dokumen pertanggungjawaban sangat diperlukan. Pelatihan ini harus mencakup sesi praktik dan studi kasus untuk memastikan pemahaman yang mendalam.

Selain itu, pengembangan modul pelatihan yang mudah diakses secara online juga dapat menjadi solusi agar pegawai dapat mempelajari materi dengan fleksibel.

Kedua, setiap SKPD harus menerapkan sistem audit internal yang memastikan pengeluaran tercatat dengan akurat dan didukung oleh bukti yang sah. Audit ini harus dilakukan secara berkala untuk menilai kepatuhan terhadap regulasi pengelolaan anggaran. SKPD perlu membentuk tim audit internal yang terdiri dari anggota dengan latar belakang keuangan dan akuntansi untuk memastikan kualitas audit yang baik.

Selain itu, mengadakan audit eksternal secara berkala juga dapat memberikan perspektif yang lebih objektif terhadap pengelolaan anggaran.

Ketiga, penting untuk meningkatkan pemantauan berkala oleh pihak berwenang untuk menilai kepatuhan terhadap regulasi dan mengidentifikasi kemungkinan penyimpangan sejak dini.

Pihak yang bertanggung jawab perlu menetapkan indikator kinerja yang jelas untuk memudahkan pemantauan. Penggunaan teknologi informasi, seperti sistem manajemen anggaran berbasis aplikasi, dapat membantu dalam mengumpulkan data dan memantau pengeluaran secara real-time.

Keempat, perlu ada penetapan sanksi tegas bagi SKPD yang tidak mematuhi ketentuan, termasuk konsekuensi administratif dan finansial. Sanksi ini harus disosialisasikan secara jelas kepada semua SKPD agar menjadi pendorong untuk menaati regulasi.

Membentuk tim pengawas independen yang bertanggung jawab untuk menindaklanjuti pelanggaran juga dapat menjadi langkah yang efektif. Terakhir, meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan penggunaan anggaran juga merupakan langkah penting.

Masyarakat dapat dilibatkan melalui forum-forum diskusi atau platform online yang memungkinkan mereka untuk memberikan masukan dan melaporkan potensi penyalahgunaan. Transparansi dalam laporan penggunaan anggaran juga harus ditingkatkan, dengan menyediakan akses informasi yang lebih luas kepada publik.

Dengan demikian, pengelolaan anggaran perjalanan dinas di Kabupaten Muara Enim menghadapi tantangan signifikan, seperti kurangnya pengawasan, ketidaklengkapan dokumen pertanggungjawaban,dan minimnya pengetahuan tentang prosedur. Melalui penerapan analisis politik keuangan daerah, kita dapat memahami dinamika pengeluaran anggaran serta peran kepentingan politik dan pengaruh eksternal dalam pengelolaan tersebut.

Dengan langkah-langkah konkret seperti peningkatan pengawasan, sistem audit internal, pemantauan berkala, dan penetapan sanksi, diharapkan pengelolaan belanja perjalanan dinas dapat berlangsung lebih efisien, transparan, dan akuntabel. Upaya ini tidak hanya akan meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

Dengan melaksanakan rekomendasi ini secara sistematis, diharapkan pengelolaan anggaran perjalanan dinas di Kabupaten Muara Enim dapat diperbaiki, sehingga menciptakan lingkungan yang mendukung akuntabilitas dan transparansi. Hal ini akan berdampak positif pada kualitas pelayanan publik dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.(J.red)

*Sumber: Diolah dari Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim Tahun 2023.

**Oleh : Ibrayoga Rizki Perdana.
Mahasiswa Magister Departemen Politik dan Pemerintahan Universitas Gadjah Mada Koordinator Forum Pemuda Sungai Rotan.