Link Sumsel Sumber Informasi Independen
Linksumsel.com-Indonesia sering disebut sebagai negeri yang kaya raya. Julukan itu bukan sekadar slogan patriotik, melainkan fakta geografis dan ekonomi yang nyata.
Cadangan emas Indonesia termasuk terbesar di dunia. Nikel melimpah dan menjadi rebutan industri global. Batu bara diekspor dalam jumlah besar setiap tahun. Minyak bumi, Besi, Timah dan gas alam tersebar di berbagai wilayah.
Hutan tropis Indonesia menjadi salah satu paru-paru dunia, sementara lautnya menyimpan kekayaan perikanan dan biodiversitas yang luar biasa.
Dari sektor sumber daya alam saja, Indonesia seharusnya memiliki fondasi kuat untuk membangun kesejahteraan nasional yang merata.
Namun di tengah kekayaan itu, muncul pertanyaan yang semakin sering terdengar di ruang publik: Mengapa rakyat justru hidup dengan tekanan ekonomi yang terus meningkat ?
Biaya hidup naik. Harga kebutuhan pokok tidak stabil. Lapangan kerja semakin kompetitif. Sementara pada saat yang sama, negara terlihat semakin agresif memperluas sumber penerimaan dari masyarakat.
Pajak dipungut dari penghasilan, kendaraan, konsumsi, listrik, transaksi digital, hingga berbagai layanan publik lainnya. Dalam negara modern, pajak memang merupakan instrumen utama pembiayaan pembangunan. Hampir seluruh negara di dunia bergantung pada penerimaan pajak.
Masalahnya bukan terletak pada keberadaan pajak itu sendiri.
Yang menjadi persoalan adalah munculnya kesan bahwa beban negara semakin banyak ditopang rakyat, sementara manfaat dari kekayaan nasional belum sepenuhnya kembali kepada masyarakat secara adil.
Di sinilah paradoks besar Indonesia mulai terlihat.
Konstitusi melalui Pasal 33 UUD 1945 sebenarnya telah memberikan arah yang sangat jelas: bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Artinya, pengelolaan sumber daya alam tidak semata bertujuan mengejar pertumbuhan ekonomi atau investasi, tetapi juga memastikan terciptanya keadilan sosial.
Namun dalam praktiknya, manfaat ekonomi dari kekayaan alam sering kali terasa tidak sebanding dengan kondisi masyarakat di sekitar wilayah eksploitasi.
Banyak daerah penghasil tambang masih menghadapi persoalan infrastruktur dasar, pendidikan, layanan kesehatan, hingga kemiskinan struktural.
Di sejumlah wilayah, masyarakat lokal justru menanggung dampak ekologis dan sosial, sementara nilai ekonomi terbesar bergerak ke pusat kekuasaan dan jaringan korporasi berskala besar.
Fenomena ini bukan semata persoalan Indonesia. Banyak negara kaya sumber daya mengalami apa yang dalam ekonomi politik disebut resource curse atau “kutukan sumber daya alam” — kondisi ketika kekayaan alam tidak otomatis menghasilkan kesejahteraan merata karena lemahnya tata kelola, ketimpangan distribusi manfaat, serta dominasi elite ekonomi dan politik.
Di titik inilah publik mulai mempertanyakan arah pengelolaan negara.
Jika sumber daya alam Indonesia begitu besar, mengapa penerimaan negara masih sangat bertumpu pada pajak masyarakat ? Mengapa sebagian rakyat merasa kesejahteraan semakin sulit dijangkau, meski eksploitasi sumber daya berlangsung besar-besaran ?
Pertanyaan ini penting dibahas secara jernih, bukan sekadar emosional.
Sebab struktur ekonomi modern memang kompleks. Penerimaan negara tidak bisa hanya mengandalkan sektor sumber daya alam karena harga komoditas sangat fluktuatif.
Pajak tetap diperlukan untuk menjaga stabilitas fiskal, membiayai pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga subsidi sosial.
Namun kebutuhan negara terhadap pajak tetap harus diimbangi dengan rasa keadilan ekonomi.
Rakyat pada dasarnya tidak keberatan membayar pajak apabila mereka merasakan kehadiran negara secara nyata: pelayanan publik yang baik, pendidikan terjangkau, kesehatan yang layak, lapangan kerja yang tersedia, dan distribusi kesejahteraan yang lebih merata.
Masalah muncul ketika rakyat melihat ketimpangan yang terlalu mencolok.
Di satu sisi, masyarakat diminta beradaptasi dengan kenaikan biaya hidup dan pengetatan ekonomi.
Di sisi lain, publik terus disuguhi berbagai kasus korupsi, konflik kepentingan, penyalahgunaan kekuasaan, hingga praktik oligarki yang membuat kekayaan nasional terasa berputar di lingkaran kelompok yang terbatas.
Akibatnya, lahirlah krisis kepercayaan.
Negara tidak lagi sepenuhnya dipandang sebagai pengelola kepentingan publik, melainkan perlahan dianggap lebih dekat dengan kepentingan pemilik modal dan kelompok elite tertentu.
Dalam situasi seperti itu, bantuan sosial sering kali hanya menjadi solusi jangka pendek.
Bansos memang penting untuk melindungi masyarakat rentan, terutama saat krisis ekonomi. Tetapi bansos tidak dapat menjadi fondasi utama kesejahteraan nasional.
Sebab masyarakat tidak hanya membutuhkan bantuan untuk bertahan hidup, melainkan juga membutuhkan sistem ekonomi yang memungkinkan mereka hidup layak tanpa terus bergantung pada bantuan negara.
Karena itu, inti persoalan republik ini sebenarnya bukan terletak pada ada atau tidaknya kekayaan alam.
Indonesia jelas bukan negara miskin sumber daya.
Persoalan utamanya terletak pada tata kelola, distribusi manfaat ekonomi, penegakan keadilan, dan keberanian negara memastikan bahwa kekayaan nasional benar-benar digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat banyak.
Tanpa pembenahan pada aspek-aspek tersebut, pertumbuhan ekonomi hanya akan menjadi angka statistik yang tidak sepenuhnya dirasakan masyarakat.
Dan ketika rakyat terus diminta berkorban sementara ketimpangan terasa semakin nyata, maka yang perlahan terkikis bukan hanya daya beli atau optimisme ekonomi.
Melainkan juga kepercayaan terhadap arah perjalanan republik ini sendiri.
Sebab sebuah negara tidak kehilangan legitimasi hanya karena kemiskinan.
Negara kehilangan legitimasi ketika rakyat mulai merasa bahwa kekayaan negerinya tidak lagi bekerja untuk kepentingan mereka.
Oleh : Marshal .
(j.red).
