Link Sumsel Sumber Informasi Independen
Palembang//Linksumsel-Puluhan ibu-ibu Majelis Taklim Al Hidayah 3 Ulu Palembang bersama Masyarakat Miskin Kota Sumatera Selatan (MMK Sumsel) menggelar aksi damai di depan Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Selatan, pada Senin (15/6/2026).
Dalam aksi tersebut, massa meminta Kejati Sumsel turun langsung ke Kabupaten Musi Rawas untuk menelusuri dan mengusut dugaan ketidakadilan dalam pencairan dana proyek yang bersumber dari Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKBK). Selain itu, mereka juga menyatakan dukungan terhadap upaya penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di Sumatera Selatan.
Sebelum menyampaikan aspirasi, para peserta aksi yang didominasi ibu-ibu pengajian membacakan salawat kepada Nabi Muhammad SAW dan menggelar doa bersama di depan gerbang Kantor Kejati Sumsel.
Ketua MMK Sumsel, Aripin Kalender, dalam orasinya mengungkapkan adanya dugaan ketidaksesuaian dalam proses pencairan dana proyek yang bersumber dari BKBK Provinsi Sumatera Selatan kepada Pemerintah Kabupaten Musi Rawas melalui Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga.
Menurutnya, dana yang seharusnya dicairkan secara proporsional kepada seluruh kegiatan proyek ternyata tidak diterima secara merata oleh para kontraktor pelaksana.
“Kami menerima informasi bahwa sebagian besar kontraktor hanya menerima pencairan sekitar 15 persen, sementara ada perusahaan tertentu yang diduga memperoleh pencairan lebih besar bahkan hingga lunas 100 persen.
Jika benar demikian, tentu menimbulkan pertanyaan besar mengenai asas keadilan dalam pengelolaan anggaran tersebut,” kata Aripin.
Ia menilai apabila terdapat perlakuan berbeda dalam pencairan dana proyek yang memiliki sumber anggaran dan status pekerjaan yang sama, maka hal tersebut berpotensi merugikan kontraktor lainnya yang juga memiliki hak dan kewajiban yang sama.
“Semua kontraktor memiliki beban pekerjaan dan tanggung jawab yang sama. Karena itu pencairan dana seharusnya dilakukan secara adil dan proporsional, bukan berdasarkan kedekatan atau hubungan tertentu,” tegasnya.
Dalam aksinya, MMK Sumsel juga menyampaikan adanya dugaan perusahaan-perusahaan tertentu mendapatkan prioritas pencairan dana karena memiliki kedekatan dengan oknum pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
Selain itu, massa aksi turut menyoroti dugaan praktik pungutan liar (pungli) yang disebut terjadi dalam proses administrasi pencairan proyek di salah satu instansi teknis daerah.
Aripin meminta Kejati Sumsel melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap proses pencairan dana proyek tersebut guna memastikan tidak ada pelanggaran hukum maupun penyalahgunaan kewenangan.
“Kami meminta Kejati Sumsel melakukan investigasi secara transparan dan profesional agar semua dugaan yang berkembang di masyarakat dapat dibuktikan secara hukum. Jika memang tidak ada pelanggaran, tentu harus dijelaskan kepada publik. Namun jika ditemukan penyimpangan, kami berharap dapat diproses sesuai ketentuan yang berlaku,” ujarnya.
Massa berharap aparat penegak hukum dapat segera menindaklanjuti laporan dan aspirasi yang mereka sampaikan sehingga tercipta tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berkeadilan di Kabupaten Musi Rawas.
Sedangkan Iwan Setiadi selaku Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sumsel mengapresiasi aksi yang dilakukan peserta demo.
Dia berjanji akan meneruskan aspirasi massa ke pimpinan Kejati Sumsel untuk segera di tindaklanjuti,” pungkasnya (j.red).
