Pupuk Cair Belum Terungkap, Gudang Pertanian PALI Keburu Terbakar, Sudarto: Kejari Jangan Diam!

PALI // Linksumsel.com – Rentetan persoalan di lingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Sumatera Selatan, kini menjadi sorotan tajam publik. Mulai dari dugaan penyelewengan penyaluran pupuk cair yang telah disuarakan melalui aksi demonstrasi, hingga terbakarnya gudang penyimpanan alat dan logistik pertanian yang kini menyisakan sejumlah pertanyaan.

Sorotan tersebut bukan tanpa alasan. Kebakaran gudang terjadi hanya berselang tiga hari setelah Aliansi Pemuda Peduli PALI (AP3) menggelar aksi damai di depan Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) PALI, Senin (9/11/2026).

Dalam aksi tersebut, AP3 mendesak Kejari PALI segera mengusut dugaan penyelewengan dalam penyaluran pupuk cair di lingkungan Dinas Pertanian Kabupaten PALI.

Namun, sebelum persoalan tersebut memperoleh kejelasan di hadapan publik, kebakaran justru melanda gudang penyimpanan alat dan logistik pertanian di lingkungan Kantor Dinas Pertanian PALI, Kelurahan Handayani Mulia, Kamis (12/11/2026) sekitar siang hari.

Kedekatan waktu kedua peristiwa ini sontak memunculkan berbagai pertanyaan. Meski belum ada bukti yang menunjukkan adanya hubungan antara aksi AP3 dan kebakaran tersebut, kondisi ini menuntut penjelasan yang terbuka, bukan justru membiarkan spekulasi berkembang liar di tengah masyarakat.

Tokoh pemuda PALI, Sudarto, angkat bicara. Ia menegaskan bahwa dua persoalan tersebut tidak boleh dibiarkan berlalu tanpa kejelasan. Menurutnya, aparat penegak hukum dan instansi terkait harus berani membuka fakta secara terang-terangan.

“Publik sebelumnya sudah menyuarakan dugaan persoalan penyaluran pupuk cair. Belum juga ada kejelasan yang memadai, masyarakat kembali dikejutkan dengan kebakaran gudang penyimpanan alat dan logistik pertanian. Saya tidak menuduh dan tidak ingin berspekulasi mengaitkan kedua peristiwa ini. Tetapi jangan salahkan publik jika muncul banyak pertanyaan ketika penjelasan resmi belum disampaikan secara terbuka,” tegas Sudarto, Rabu (18/11/2026).

Baca juga:  Paving Block Rp199 Juta di Depan Balai Desa Prambatan Disorot, Sekolah Rusak di Abab Justru Menanti Perhatian

Ia secara khusus meminta Kejari PALI tidak menganggap remeh laporan aspirasi dan desakan yang disampaikan AP3. Dugaan penyelewengan penyaluran pupuk cair harus ditelusuri secara serius, profesional, dan transparan.

“Jangan sampai aksi masyarakat hanya menjadi tontonan sesaat di depan kantor kejaksaan, kemudian hilang tanpa kabar. Kejari harus menunjukkan keseriusan. Telusuri aliran anggaran, mekanisme pengadaan, jumlah pupuk, penerima manfaat, hingga realisasi distribusinya. Kalau tidak ditemukan pelanggaran, sampaikan hasilnya kepada publik. Tetapi jika ditemukan unsur pidana, proses sesuai ketentuan hukum,” ujarnya.

Menurut Sudarto, persoalan ini menyangkut kepentingan petani dan penggunaan uang negara. Karena itu, tidak boleh ada ruang bagi praktik penyimpangan yang merugikan masyarakat maupun keuangan daerah.

Tak berhenti di situ, ia juga menyoroti kebakaran gudang Dinas Pertanian PALI. Pihak dinas diminta tidak sekadar menyampaikan bahwa peristiwa tersebut merupakan musibah, tetapi juga harus membuka hasil pemeriksaan dan pendataan secara menyeluruh.

Mulai dari penyebab kebakaran, kronologi kejadian, daftar barang yang terbakar, nilai kerugian, hingga kondisi dokumen inventaris dan administrasi aset yang berada di dalam gudang harus dijelaskan kepada masyarakat.

“Jangan hanya berhenti pada pernyataan bahwa gudang terbakar. Publik berhak mengetahui apa saja yang terbakar, berapa nilai kerugiannya, bagaimana kondisi aset pemerintah, dan apakah terdapat dokumen penting yang ikut terdampak. Semua harus didata dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan agar seluruh dokumen pengadaan, penyaluran bantuan, administrasi aset, serta catatan inventaris yang masih tersedia tetap diamankan dan diperiksa apabila diperlukan oleh aparat penegak hukum.

“Kalau memang kebakaran itu murni musibah, buktikan melalui hasil pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan. Jangan sampai ketidakjelasan informasi justru menimbulkan kecurigaan baru. Pemerintah daerah harus terbuka karena yang dipertaruhkan adalah kepercayaan masyarakat,” tambahnya.

Baca juga:  Memeriahkan HUT RI KE-77 Pemdes Tempirai Selatan Adahkan Bermacam Perlombaan

Sudarto menegaskan, masyarakat tidak sedang mencari kambing hitam ataupun menuduh pihak tertentu. Yang dituntut adalah keberanian membuka fakta dan memastikan setiap persoalan yang menyangkut kepentingan publik mendapatkan penanganan sebagaimana mestinya.

“Kami tidak meminta siapa pun untuk dikorbankan. Tetapi kami juga tidak ingin persoalan ini menguap begitu saja. Kejari harus bekerja, Dinas Pertanian harus terbuka. Jangan ada kesan bahwa ketika masyarakat berteriak, semua diam dan ketika perhatian publik mulai mereda, persoalan dianggap selesai. PALI membutuhkan fakta, bukan sekadar klarifikasi normatif!” pungkasnya. (J/red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!