Link Sumsel Sumber Informasi Independen
PALI//Linksumsel-Proyek Program Bantuan Pemerintah Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun 2026 di SMP IT Nurul Ilmi, Desa Pengabuan, Kecamatan Abab, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), dengan nilai anggaran Rp1.358.073.545 yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2026, menjadi sorotan.
Berdasarkan pantauan tim media di lokasi pada Sabtu (25/7/2026), ditemukan sejumlah kondisi yang dinilai perlu mendapat perhatian dari instansi terkait. Temuan tersebut meliputi aspek transparansi informasi proyek hingga dugaan kualitas pekerjaan konstruksi yang perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
Mengacu pada papan informasi proyek, kegiatan revitalisasi meliputi pembangunan dua unit Ruang Kelas Baru (RKB) beserta perabot, satu unit ruang administrasi beserta perabot, serta satu unit toilet. Pekerjaan dilaksanakan oleh Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP) dengan masa pelaksanaan selama 120 hari kalender.
Namun, tim media menemukan papan informasi proyek tidak mencantumkan luas maupun volume pekerjaan. Kondisi tersebut dinilai belum memberikan informasi teknis yang lengkap kepada masyarakat mengenai spesifikasi pekerjaan yang sedang dilaksanakan.
Selain itu, pada pekerjaan rangka atap terlihat sebagian material baja ringan menggunakan merek TRENDY. Penggunaan material tersebut menimbulkan pertanyaan apakah telah sesuai dengan spesifikasi teknis, standar mutu, serta ketentuan yang dipersyaratkan dalam dokumen pekerjaan.
Di sisi lain, pada sejumlah balok beton tampak permukaan yang berpori atau menyerupai beton kropos. Kondisi tersebut memunculkan dugaan bahwa kepadatan beton belum optimal sehingga dinilai perlu dilakukan pemeriksaan teknis oleh pihak yang berwenang untuk memastikan mutu pekerjaan sesuai dengan standar konstruksi yang berlaku.
Menanggapi temuan tersebut, Pemerhati Pembangunan Kabupaten PALI, Sudarto, meminta agar setiap proyek yang menggunakan anggaran negara diawasi secara ketat sehingga kualitas bangunan benar-benar sesuai dengan spesifikasi teknis dan memberikan manfaat jangka panjang bagi dunia pendidikan.
“Setiap proyek yang dibiayai APBN harus mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pekerjaan sehingga tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari, bukan semata-mata mengejar keuntungan,” ujar Sudarto, Minggu (26/7/2026).
Ia juga mendesak instansi yang berwenang, baik aparat pengawas internal pemerintah maupun lembaga pengawas lainnya, untuk melakukan audit menyeluruh terhadap pelaksanaan Proyek Program Bantuan Pemerintah Revitalisasi Satuan Pendidikan di SMP IT Nurul Ilmi.
“Audit penting dilakukan untuk memastikan seluruh tahapan pekerjaan telah sesuai dengan spesifikasi teknis, Rencana Anggaran Biaya (RAB), penggunaan material, volume pekerjaan, serta ketentuan yang berlaku.
Karena proyek ini menggunakan anggaran negara lebih dari Rp1,3 miliar, maka setiap rupiah harus dapat dipertanggungjawabkan. Jika nantinya ditemukan adanya penyimpangan, tentu harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” tegasnya.
Sudarto juga meminta Direktorat Sekolah Menengah Pertama, Direktorat Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, agar tidak hanya melakukan pengawasan secara administratif, tetapi juga melakukan pemeriksaan fisik secara langsung di lapangan guna memastikan hasil pekerjaan benar-benar berkualitas, aman, dan sesuai dengan spesifikasi.
Sementara itu, hingga berita ini diterbitkan, Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP) SMP IT Nurul Ilmi maupun pihak terkait lainnya belum memberikan keterangan resmi. Tim media masih berupaya melakukan konfirmasi guna memperoleh penjelasan dan akan memuat hak jawab sesuai ketentuan yang berlaku. (J/red)
