Link Sumsel Sumber Informasi Independen
PALI//Linksumsel-Perhatian terhadap kondisi Haja Hastina, Warga Negara Indonesia (WNI) asal Desa Sedupi, Kecamatan Tanah Abang, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), terus menguat. Di tengah persoalan yang dihadapinya di China, Advokat LRN Law Firm sekaligus anggota komisioner DJSN RI periode 2014-2024, Dr. Subiyanto Pudin, mendorong pemerintah Indonesia melalui Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Guangzhou untuk memastikan perlindungan bagi Haja.
“Saya telah berkoordinasi langsung dengan Konsuler KJRI melalui ibu Indah Mekarwati di Guangzhou, China, untuk meminta perlindungan kepada Sdri. Haja Hastina,” kata Subiyanto, Kamis (17/9/2026).
Menurut Subiyanto, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya memastikan seorang WNI yang sedang berada dalam situasi sulit di luar negeri tetap mendapatkan perhatian dan perlindungan dari negara.
Ia menilai, dalam situasi seperti yang dialami Haja, keselamatan dan kepastian mengenai kondisi yang bersangkutan perlu menjadi perhatian utama. Karena itu, kehadiran perwakilan Indonesia di negara tempat seorang WNI berada menjadi penting, terutama untuk memastikan akses terhadap bantuan dan pendampingan kekonsuleran.
“Yang terpenting adalah memastikan Haja berada dalam kondisi aman dan mendapatkan perlindungan sebagaimana haknya sebagai WNI. Dan segera memproses pemulangan Haja ke tanah air,” ujarnya.
Subiyanto juga berharap pemerintah Indonesia melalui KJRI Guangzhou dapat segera mengambil langkah yang diperlukan untuk memfasilitasi kepulangan Haja Hastina ke Indonesia, sehingga yang bersangkutan dapat kembali ke lingkungan keluarga dan daerah asalnya dengan aman.
“Kami berharap pemerintah Indonesia dapat segera mengambil langkah konkret untuk memfasilitasi kepulangan Haja ke Indonesia. Bagaimanapun, dalam situasi seperti ini, keselamatan dan kepastian untuk dapat kembali berkumpul bersama keluarga menjadi hal yang sangat penting,” ujar Subiyanto.
Kasus Haja sebelumnya menjadi perhatian publik setelah video dirinya meminta bantuan untuk kembali ke Indonesia beredar di media sosial. Persoalan tersebut kemudian berkembang dengan munculnya dugaan TPPO yang kini sedang bergulir ke ranah hukum. (J/red)
